Pelaku sejarah mungkin saja membawa mati peristiwa penting yang ia alami, terlebih bila terkait dengan kekuasaan—bagaimana ia memperoleh maupun mempertahankan kekuasaan, yang di dalamnya terkandung niat, tujuan, cara, maupun alasan. Ia ingin kebenaran mengenai peristiwa itu dari segala sisinya terkubur bersama dirinya. Ia ingin meninggalkan rakyat tetap terperangkap dalam kegelapan sejarah. Mungkin pula ia tidak cukup punya keberanian untuk mengungkapkan kebenaran sejarah. Banyak alasan, memang.
Bila ditimbang-timbang, banyak sudut sejarah negeri ini yang belum lagi terang benderang karena, salah satunya, memang diniatkan oleh pelaku untuk tidak membuatnya terang. Barangkali, dari sudut pandang pelaku, banyak konsekuensi yang diakibatkan oleh pengungkapan ini, bagi dirinya, orang-orang terdekat, maupun masyarakat.
Sebagai misal, seandainya mau, para pelaku peristiwa Supersemar akan menceritakan secara rinci kejadian yang menjadi tonggak penting kelahiran Orde Baru itu. Suharto dan tiga jenderal yang disebut-sebut ia utus untuk menemui Sukarno memendam sejarah hingga meninggalnya. Sukarno pun tidak meninggalkan catatan tentang peristiwa ini. Masyarakat dibiarkan terombang-ambing di tengah beragam versi, termasuk misalnya disebut-sebutnya ada surat perintah tertanggal 13 Maret di samping surat perintah 11 Maret.
Kesimpangsiuran akhirnya yang terjadi di masa kemudian. Rakyat tidak memperoleh gambaran yang gamblang mengenai apa yang terjadi. Kekaburan juga mewarnai banyak peristiwa penting lain di negeri ini, termasuk peristiwa yang menyertai kejatuhan pemerintahan Suharto. Kekaburan bahkan berlangsung hingga kini dan entah kapan bakal terkuak atau akan tetap tertutup.
Sebagai orang awam, bolehlah saya bertanya tentang apa tantangan terberat yang dihadapi para sejarawan maupun ilmuwan politik dalam merekonstruksi peristiwa-peristiwa bersejarah yang hingga kini masih gelap gulita. Apakah karena peristiwa historis semacam ini bukan prioritas riset para sejarawan? Apakah ada kendala anggaran? Apakah dokumen-dokumen terkait dengan peristiwa historis tertentu memang sukar diakses oleh sejarawan, kendati untuk tujuan akademik? Apakah ada pihak-pihak yang merintangi para sejarawan untuk dapat meneliti berbagai peristiwa yang masih belum benderang itu dengan alasan apapun—dari alasan yang otentik hingga yang mengada-ada?
Berharap pada pemerintah, legislatif, ataupun yudikatif untuk membantu penelitian semacam itu barangkali memang terkesan naif. Mengapa? Mereka, secara individual maupun kelompok, yang berada di institusi-institusi tersebut punya kepentingan yang saling tarik-menarik sehingga tidak akan mau mengambil risiko dengan menggali lebih mendalam sejarah yang belum terang itu. Para pelaku peristiwa yang masih hidup mungkin saja ingin membiarkan peristiwa itu tidak terungkap. Mereka yang memegang posisi penting pada tahun 1998, misalnya, sudah semakin berumur. Akankah, lagi-lagi, peristiwa historis yang penting untuk memahami sejarah bangsa ini akan terbawa mati bersama pelaku dan saksinya?
Semakin jauh jarak waktunya dari peristiwa itu terjadi, semakin berkurang jumlah pelaku dan saksi sejarah yang masih hidup. Sayangnya, semakin jauhnya jarak waktu dari saat peristiwa itu terjadi juga tidak memudahkan para peneliti untuk menelusuri sumber-sumber penting, mengakses dokumen terkait, maupun merekonstruksi peristiwa itu sesuai temuan mereka. Ada bias-bias kepentingan yang merintangi upaya eksplorasi historis itu. Mungkinkah alasan ini lebih kuat dibandingkan soal prioritas penelitian dan keterbatasan anggaran? Para sejarawan barangkali bisa menjawab. Yang patut diprihatinkan, akankah kita membiarkan anak cucu kita hidup di tengah sejarah bangsa dengan banyak sudut gelapnya? **
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
