Have an account? Register Now!

Forgot your password?

Forgot your username?

Home Nasional  
Nasional
indonesiana-tempoid-default
Dian Basuki 
Rabu 10 April 2019 16:18 WIB
Dibaca (688)
Komentar (0)

Politik Amplop dan Demokrasi yang Rapuh

 

Romy, mantan Ketua Umum PPP, dan Bowo Sidik, politisi Golkar, ‘bernyanyi’. Nyanyian kedua tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini sebenarnya dapat menjadi pintu masuk untuk menelisik lebih jauh perkara kedua politisi itu. Romy terkait dengan jual-beli jabatan, sedangkan Sidik terkait rencana serangan fajar menjelang pemungutan suara pekan depan.

Media memberitakan bahwa Bowo Sidik mengaku diminta oleh Nusron Wahid, politisi Golkar yang juga Ketua Korbid Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan, untuk menyiapkan 400 ribu amplop berisi uang percahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu. Menurut KPK, pengakuan saja tidak cukup. Memang betul. Menjadi kewajiban KPK untuk menindaklanjuti pengakuan ini sehingga menjadi terang apakah pengakuan Bowo Sidik itu mengandung kebenaran faktual atau imajinasi belaka.

Dengan begitu, akan diperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih menyuluruh perihal duduk perkaranya. Penting untuk mengetahui, apakah perkara ini berhenti sebagai urusan yang benar-benar inisiatif pribadi ataukah memiliki relasi dengan kepentingan partai politik? Bahwa petinggi partai membantah pernah secara institusional memerintahkan atau mengeluarkan kebijakan untuk menggunakan taktik jual-bei suara, ini juga bisa dianggap sebagai pengakuan dan harus ditemukan kebenaran faktualnya.

Intinya, tugas KPK untuk menelusuri muara perkara ini masih panjang. KPK tidak bisa mengabaikan pengakuan Bowo Sidik dan menganggapnya sebagai imajinasi untuk mengaburkan perkara atau menyeret orang lain. Mungkin saja ia jujur dan berniat memberi gambaran utuh mengenai seluk-beluk ratusan ribu amplop itu.

Penelisikan ini penting sebab jika nanti ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adannya relasi dengan kepentingan partai sebagai organisasi, maka demokrasi yang sedang kita jalani ini menyimpan persoalan serius di dalamnya. Seberapa kuat demokrasi yang dibangun di atas perilaku korup dan suap-menyuap? Bukankah ini sejenis demokrasi yang rapuh, yang sewaktu-waktu dapat roboh karena legitimasinya rendah? Jika suara rakyat yang diberikan di bilik-bilik suara itu dipengaruhi oleh amplop, bukankah ini semacam ‘seolah-olah demokrasi’ padahal sebenarnya uanglah yang menentukan?

Amplop serangan fajar bukan hanya merendahkan martabat rakyat pemilih, tetapi juga melegalkan praktik suap dalam pemungutan suara, membiarkannya jadi kelaziman yang ditoleransi, dan akhirnya merusak demokrasi karena suara pemilih diberikan kepada siapa yang mau dan sanggup membayar. Jika ada yang menang dalam pemungutan suara berkat serangan fajar, maka legitimasinya rendah. Alangkah menyedihkan bila praktik demokrasi kita hanya setingkat itu.

Demokrasi yang dibangun di atas suap, amplop dan sembako, serta serangan fajar jelas merupakan demokrasi yang sangat rapuh, yang akan mudah runtuh bagaikan rumah domino. Bila sendi yang satu roboh, dengan cepat sendi-sendi lainnya ikut pula roboh. **




Berikan Nilai
TOTAL NILAI :

Disclaimer

Semua posting di blog ini merupakan pendapat pribadi dan tanggung jawab masing-masing penulis sepenuhnya. Isi posting tidak selalu sejalan dengan sikap dan kebijakan kelompok usaha PT Tempo Inti Media Tbk.