Laporan berjudul “The Global Competitiveness Report 2014-2015” yang dirilis Forum Ekonomi Dunia pada Rabu September lalu (3/9) menyebutkan bahwa peringkat daya saing Indonesia, yang diukur melalui indeks daya saing global, berada pada urutan ke-34 dari 144 negara. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar empat peringkat bila dibandingkan dengan peringkat Indonesia sebelumnya.
Meski mengalami peningkatan daya saing, capaian Indonesia sebetulnya belum sesuai harapan. Bila dibandingkan dengan negera-negara lain di kawasan ASEAN, peringkat Indonesia masih tertinggal dari Singapura (2), Malaysia (20), dan Thailand (31). Hal ini tentu sedikit merisaukan karena tahun depan Masyarakat Ekonomi ASEAN bakal diberlakukan, dan ini menuntut kesiapan Indonesia untuk berkompetisi dengan negara-negara ASEAN lainnya. Pertanyaannya: mampukah kita bersaing secara head-to-head atau hanya bakal menjadi penonton?
Karena itu, memacu daya saing di kancah global harus menjadi fokus perhatian pemerintahan Jokowi-JK. Dan, hal ini bakal sulit dilaksanakan bila anggaran negara terus tersandera subsidi BBM yang terus membengkak. Pendek kata, harga BBM harus dinaikkan.
Terlepas dari bumbu politik dan isu mafia migas yang melingkupinya, hal ini harus dilakukan. Faktanya, kini konsumsi BBM terus meningkat sebagai dampak dari meningkatnya daya beli penduduk dan jumlah penduduk kelas menengah yang terus bertumbuh. Sementara pada saat yang sama produksi minyak nasional terus menurun dan tidak mampu mengimbangi peningkatan permintaan. Jadi, antara suplai dan permintaan tidak seimbang. Sehingga mau tidak mau, kebutuhan BBM nasional harus dicukupi dari impor.
Repotnya, selama ini BBM tidak dijual ke publik berdasarkan harga pasar atau disubsidi, padahal sebagian besar minyaknya diimpor. Karena itu, fluktuasi atau kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional selalu memberi tekanan kepada anggaran negara (APBN) dalam beberapa tahun terakhir, karena membengkaknya subsidi dan defisit anggaran.
Bila dicermati, titik lemah Indonesia dalam hal daya saing, antara lain, adalah infrastruktur dan konektivitas serta masih rendahnya tingkat kapabilitas (utamanya pendidikan) penduduk. Diketahui, porsi APBN yang dibelanjakan untuk pembangunan infrastruktur hanya sekitar 8 persen. Angka ini relatif rendah karena hanya sekitar 3 persen dari Produk Domestik Bruto. Sementara itu, data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan bahwa sekitar 64 persen angkatan kerja yang aktif di pasar tenaga kerja saat ini hanya menamatkan pendidikan maksimal setingkat sekolah menengah pertama (SMP).
Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapabilitas penduduk membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Karena itu, langkah menaikkan harga BBM bersubsidi kemudian mengalihkannya ke sektor yang lebih produktif—seperti pendidikan, kesehatan, dan infratsruktur—merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah Jokowi-JK. Jika hal ini tidak dilakukan, daya saing Indonesia bakal sulit dipacu, bahkan tidak menutup kemungkinan Indonesia ke depan hanya bakal menjadi penggembira di tengah semakin kompetitifnya persaingan global.
Sebagai gambaran, pemerintah Jokowi-JK punya peluang untuk menaikkan harga BBM Rp2.000-3.000 per liter. Jika langkah ini diambil, bakal ada penghematan yang cukup besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 (APBN 2015). Jika sebagian hasil penghematan tersebut dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tentu bakal berdampak signifikan terhadap peningkatan daya saing Indonesia. (*)
Ikuti tulisan menarik Kadir Ruslan lainnya di sini.
