x

Iklan

Asep Rizal

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Pendataan Warga Miskin Tak Ada Dana? Ini Solusinya

Data warga miskin yang dikeluarkan oleh pemerintahan dalam rangka pembagian jaminan sosial tidak relevan dengan kondisi riil di lapangan karena keterbatasan dana.

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Photo;Ilustrasi.(docpri).

Data Miskin yang dikeluarkan oleh pemerintahan “Yang lalu” telah tidak relevan lagi dengan data Real warga terkatagory Miskin yang semestinya memperoleh jaminan Sosial dari Pemerintahan Republik Indonesia.

Sedikit Solusi mudah-mudahan bisa bermanfaat ;

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tentang menyikapi pernyataan Mentri Sosial kita tentang perkataannya  yang menyatakan ;“Pendataan katagory miskin itu terkendala tidak ada dananya !“(@by;sumber) pernyataan itu mungkin  hal yang naïf dan terkesan penciptaan kata-kata bahwa ; Segala bentuk bersifat untuk Rakyat itu  ingin dijadikan Proyek yang harus menjadi moment menghasilkan “ sebentuk”  keuntungan bagi orang-orang yang nantinya akan ditunjuk untuk melakukan pendataan (biasanya) “dinamai team survai data pihak pemerintah”.

Ini sebuah solusi ; Lebih mudah (mungkin)  bila kita percayakan kepada Ketua-ketua RT (Rukun Tetangga) dan Ketua-Ketua RW dimasing-masing tempat diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Dengan rasa saling Mengasihi antar sesama , biasanya Ketua RT bisa dipercaya , bahwa mereka tahu apa yang terjadi ,dari suasana kehidupan dan penghidupan Warga binaannya , satu lagi sikap itu mesti terpatri : Mereka (Para Ketua RT) dikasih kepercayaan secara penuh oleh Pemerintah agar Orang-orang yang terkatagory Miskin diseluruh wilayah  Ke-RT-annya didata secara detail dengan pendataan secara manual “dicatat”  untuk dilaporkan secara berkala kepihak Pemerintahan Desanya masing-masing.

Kenapa Mesti Berkala?.

Gagalnya “pendataan” orang-orang  yang terkatagory miskin pada waktu yang lalu ,terbongkar/terkuak  sudah karena alasannya pendataan itu dilakukan ditahun 2011 yang lalu (ketika ada Reword berupa dana langsung yang diterima oleh kelompok warga masyarakat yang terkatagory miskin).

Namun revolusi ekonomi warga yang terkatagory  bagus (menyikapi keberadaan dirinya) menjadikan dirinya terus berusaha melepaskan diri dari deraan “ter-Katagory” Miskin yang dia sandang , waktupun mungkin  berubah dan nasibpun “Mungkin” pula berubah keberadaan mereka “masa kini”  yang dulunya terkatagory miskin jadi sedikit Kaya dan telah tidak cocok lagi dikatagorykan “Orang miskin” , dengan kata lain ;”Masa sih setelah 4 sampai lima tahun kedepan mereka masih miskin?,,mikir saja dooong,,,!.

Begitupun salah sebuah solusinya adalah ; Para Ketua RT diwilayah Masing-masing daerah harus melaporkan lagi keberadaan warganya minimal setahun sekali ke-Pemdesnya masing-masing , pihak Pemdespun secara berkala harus  melaporakan (laporan validitas)  datanya ke-Pihak Kantor Camat (Pemerintahan Kecamatan) masing-masing ,guna  untuk dilaporkan kepihak Pemrintahan Kabupaten/Kota  yang biasanya ditangani oleh Dinas-dinas terkait diseluruh leading sector Pemkab ataupun pemerintahan Kotanya masing-masing daerah.

Laporan berkala pihak Pemkab/Pemkot masing-masing itu untuk dilaporkan Kepemerintahan Provinsi yang nantinya akan dilaporkan (data berkalanya) itu ke-Pemerintahan Pusat sana.

Karena “hal”ini tak pernah berujung?

Pendataan warga terkatagory Miskin itu tidak pernah berujung , dengan alasan-alasan validasi  pendataan mesti didata ulang ketika ada permasalahan yang timpang , hal itulah yang “Mungkin” menjadikan Mentri Sosial bikin pernyataan kontrofersialnya yang berkata tidak ada “Dananya” untuk melakukan riset validitas data katagory miskin diseluruh Wilayah Indonesia.

Harapan kedepan mudah-mudahan tidak ada “Team-teaman”  yang hanya habiskan anggaran Negara saja , alihkan saja RAPBN untuk team-survai data miskin tersebut untuk mereka para Ketua RT .Karena ini nyata adanya ; Dimasa sekarangpun,tanpa dikasih imbalan mereka tetap bekerja demi bangsa dan Negara , apalagi mereka dikasih Reword atau bayaran yang setimpal?.

 “Mungkin,,!”  mereka akan kerahkan segala tenaga dan fikirannya setelah mereka dibina oleh Pemdesnya masing-masing.

Efisiensi dana untuk pendataan Warga Terkatagory miskin itu mungkin bisa ditekan ke-angka terendah dan  hasilnya memuaskan dan mudah-mudahan ada manfaatnya.

*Singaparna Kabupaten Tasikmalaya ,Indonesiana.Tempo.co (01/02/2015).

Asep Rizal.

            

Ikuti tulisan menarik Asep Rizal lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Elaborasi

Oleh: Taufan S. Chandranegara

3 hari lalu

Dalam Gerbong

Oleh: Fabian Satya Rabani

Jumat, 22 Maret 2024 17:59 WIB

Terkini

Terpopuler

Elaborasi

Oleh: Taufan S. Chandranegara

3 hari lalu

Dalam Gerbong

Oleh: Fabian Satya Rabani

Jumat, 22 Maret 2024 17:59 WIB