Sampai sekarang pihak pemerintah (dalam hal ini adalah Departemen Kehutanan) tak kunjung membeberkan perusahaan mana saja yang terlibat dalam pembakaran hutan untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit. Padahal bencana yang terjadi sudah sangat parah, menelan jatuhnya korban jiwa, terutama dari anak-anak yang tidak berdosa. Seharusnya pemerintah bisa bertindak tegas kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

Apa alasan pemerintah belum membuka nama-nama perusahaan terkait? apakah mereka lebih penting daripada jutaan rakyat Indonesia yang sudah menderita terkena paparan asap? Ataukah ada permainan-permainan tersendiri yang melibatkan orang-orang penting dalam pemerintahan? Sikap beku pemerintah membuat banyak orang bertanya-tanya dan berprasangka.

Ada beberapa kemungkinan mengapa pemerintah belum mengumumkan nama-nama perusahaan tersebut. a.l:

1. Pemerintah kuatir kehilangan setoran besar dari usaha kelapa sawit ini. Ingat, bahwa kelapa sawit menajdi komoditas utama Indonesia. Jika nama-nama perusahaan diumumkan, mereka bisa jatuh bangkrut sehingga pemasukan pemerintah berkurang drastis.

2. Ada oknum petinggi atau pejabat pemerintah yang terkait dalam perusahaan itu. Misalnya, pejabat itu merangkap komisaris perusahaan tertentu. Bisa juga pemilik perusahaan adalah teman sejawat yang selama ini suka menyokong dana kepada sang petinggi. Kasus ini sangat membahayakan posisinya sebagai pejabat pemerintah.

3. Ada banyak orang yang terlibat dari sisi pemerintah, khususnya Departemen Kehutanan. Bisa diselidiki siapa saja yang meloloskan izin kepada perusahaan-perusahaan tertentu. Padahal mungkin perusahaan-perusahaan itu diragukan uji Amdalnya dsb.

4. Perusahaan-perusahaan itu merupakan konsorsium yang menjadi penyandang dana ketika masa pilpres dan pileg, jika dibongkar berarti banyak petinggi yang akan terkena, baik petinggi dalam pemerintahan maupun partai.

5. Perusahaan-perusahaan itu milik pribadi atau keluarga dari pejabat tertentu sehingga sulit untuk dibongkar. Beking yang kuat membuat perusahaan-perusahaan itu merasa aman dari tangan hukum.

Masalahnya, kita harus bertanya lagi dan lagi kepada pemerintah. Apakah perusahaan-perusahaan itu lebih penting dari jutaan rakyat Indonesia? apakah pemasukan uang dari mereka lebih berarti dari jutaan nyawa rakyat yang tak berdosa? Mudah-mudahan masih ada pejabat yang memiliki hati nurani dan berani  membongkar hal ini. Ingat, jabatan adalah amanah, rakyat adalah amanah, negara ini adalah amanah. Tuhan melihat apa yang kita lakukan

Ikuti tulisan menarik muthiah alhasany lainnya di sini.