Angka Ramalan (Aram) II produksi padi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2 November menyebutkan bahwa produksi padi nasional pada 2015 mencapai 74,99 juta ton gabah kering giling (GKG) atau meningkat sebesar 4,15 juta ton (5,85 persen) dibanding 2014.
Apakah statistik produksi padi tersebut memberi konfirmasi bahwa El Nino yang terjadi pada tahun ini tak berdampak secara berarti terhadap produksi padi nasional?
Data Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika memperlihatkan bahwa intensitas El Nino pada tahun ini berkategori kuat karena nilai indeks El Nino telah mencapai 2,22 pada pertengahan Oktober.
Galibnya, seperti pada 1997/1998, El Nino dengan intensitas kuat berdampak penurunan produksi padi, yang secara teknik budidaya amat bertumpu pada ketersediaan air. Pada 1997, produksi padi mengalami penurunan sebesar 1,7 juta ton yang disebabkan penurunan luas panen seluas 423,65 ribu hektare akibat kekeringan.
Sementara itu, dalam Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia Oktober 2015, Bank Dunia memprediksi bahwa El Nino dengan intensitas moderat bakal berdampak penurunan luas panen 200 ribu hektare dibanding 2014. Itu artinya, jika diasumsikan produktivitas padi nasional 5 ton/hektar, penurunan produksi padi mencapai 1 juta ton. Sementara itu, jika intensitas El Nino kuat, penurunan luas panen ditaksir 400 ribu hektare yang berdampak penurunan produksi 2 juta ton.
Menariknya, potret yang disajikan Aram II justru bertolak belakang dengan prediksi Bank Dunia tersebut. Alih-alih mengalami penurunan akibat El Nino, luas panen justru meningkat signifikan, mencapai 380,87 ribu hektare dibanding 2014. Lalu, bagaimana menjelaskannya?
Dampak El Nino—yang telah mencapai intensitas moderat kuat sejak akhir Juli— tidak terpotret pada Aram II karena angka ini merupakan realisasi produksi Januari-Agustus dan prediksi angka produksi September-Desember.
Bila dicermati, kenaikan produksi padi pada Aram II disumbang oleh kenaikan produksi sepanjang Januari-Agustus. Diketahui, pada periode ini produksi padi naik 4,45 juta ton dibanding 2014, yang dipicu oleh kanaikan luas panen sebesar 442,63 ribu hektare. Kenaikan tersebut mampu menutupi penurunan produksi pada September-Desember yang diprediksi mencapai 306,29 ribu ton.
Namun patut dicamkan, perkiraan produksi September-Desember belum memperhitungkan dampak El Nino. Itu artinya, penurunan produksi padi pada September-Desember bisa lebih dari 306,29 ribu ton. Gambaran faktual mengenai dampak El Nino terhadap produksi padi sepanjang September-Desember baru bisa diperoleh saat angka sementara (Asem) produksi padi pada 2015, yang merupakan realisasi produksi selama satu tahun, diluncurkan BPS pada Maret 2016.
Terlepas dari dampak El Nino, persoalannya adalah Aram II tidak sejalan dengan pergerakan harga gabah dan beras selama beberapa bulan terakhir. Faktanya, harga gabah dan beras kualitas medium mengalami kenaikan secara konsisten sejak berakhirnya masa panen raya (April dan Mei) hingga Oktober, meski data memperlihatkan produksi melimpah.
Selain itu, pemerintah juga telah memutuskan untuk mengimpor beras 1 juta ton dari Vietnam. Jika angka konsumsi beras per kapita diasumsikan 124 kilogram/tahun, kebutuhan beras masyarakat Indonesia rata-rata hanya 2,6 juta ton per bulan atau 21 juta ton sepanjang Januari-Agustus. Padahal, produksi padi sepanjang Januari-Agustus setara dengan 33 juta ton beras untuk pangan. Itu artinya, akumulasi surplus beras nasional mencapai 12 juta ton, lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan beras hingga akhir tahun tanpa impor.
Inkonsistensi antara data produksi, stok, dan harga beras sebetulnya merupakan indikasi overestimate pada data produksi padi nasional. Hal ini kerap disoal oleh banyak pengamat dan akademisi. Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga berulangkali menyoroti akurasi data produksi padi yang menurutnya ketinggian.
Pada rapat Koordinasi Ketahanan Pangan di Kantor Kementerian Pertanian (16/09), misalnya, JK menyatakan bahwa data produksi padi versi Aram I terlalu tinggi dan berbahaya bila dijadikan landasan kebijakan terkait persoalan pangan (Bisnis Indonesia, 17 September). Itu artinya, data produksi harus dievaluasi.
Yang terbaru adalah pernyataan JK terkait kebijakan impor beras dari Vietnam. Beliau berdalih hal itu dilakukan untuk kepentingan stabilisasi harga beras. Pasalnya, data produksi dan cadangan beras hasil perhitungan BPS tidak bisa dipercaya (Suara Pembaruan, 11 November).
Hal ini sebetulnya persolan klasik. Sejak dulu, salah satu persoalan yang kerap mengemuka ihwal perdebapatan mengenai impor beras adalah akurasi data produksi padi/beras yang tidak bisa dijadikan pegangan.
Selama ini, produksi padi dihitung dengan mengalikan angka luas panen dengan produktivitas (hasil per hektar). Metode ini sebetulnya merupakan hasil kompromi dua sistem pengumpulan data yang berbeda: laporan administrasi dan pengukuran obyektif (objective measurement) dengan menggunakan pendekatan metode statistik (probability sampling).
Dalam prakteknya, data luas panen menjadi tanggungjawab Kementerian Pertanian yang dikumpulkan oleh aparat dinas pertanian dengan menggunakan pendekatan melalui sistem blok pengairan, penggunaan bibit, dan berdasarkan pandangan mata (eye estimate) di sawah. Konsekuensinya, hasil penaksiran luas panen sangat subyektif dan tidak bisa diuji secara statistik akurasinya.
Sementara itu, data produktivitas menjadi tanggungjawab BPS yang dikumpulkan melalui survei statistik dengan mengobservasi sampel petak sawah (plot ubinan) yang dipilih menurut kaidah statistik. Pemilihan sampel dilakukan oleh BPS dengan ketentuan sampel genap diobservasi oleh aparat dinas pertanian sementara sampel ganjil diobservasi oleh petugas BPS.
Data luas panen dan produktivitas kemudian diolah oleh BPS sehingga diperoleh data produksi. Angka produksi yang merupakan hasil kolaborasi BPS dan Kementerian Pertanian tersebut disebut “angka BPS”, meski kontribusi BPS sejatinya hanya seperempat dari keseluruhan data yang dibutuhkan dalam perhitungan produksi.
Faktanya, meskipun ketidakakuratan juga bisa terjadi pada data produktivitas, data luas panen padi sudah sejak lama ditengarai menderita overestimate. Pangkal masalahnya adalah metode penaksirannya: subyektif dan tidak menggunakan kaidah statistik.
Hasil studi BPS pada 1997 memperlihatkan, penaksiran luas panen padi di Pulau Jawa mengalami overestimate sebesar 17 persen. Itu adalah kondisi hampir 20 tahun yang lalu. Bagaimana dengan kondisi saat ini ketika metode panaksiran yang digunakan tak berubah dan tak pernah dievaluasi? Overestimate yang terjadi tentu bakal lebih besar lagi.
Celakanya, kontribusi data luas panen terhadap pergerakan angka produksi relatif jauh lebih besar ketimbang kontribusi data produktivitas. Hasil perhitungan penulis dengan menggunakan model ekonometrika untuk periode 1961-2015 memperlihatkan bahwa elastisitas penambahan luas panen padi terhadap peningkatan produksi lebih tinggi lima kali lipat dibanding elastisitas peningkatan produktivitas terhadap peningkatan produksi.
Karena itu, evaluasi data produksi harus difokuskan pada perbaikan metode penaksiran luas panen. Dalam hal ini, komitmen dan upaya serius dalam mengembangkan metode penaksiran luas panen yang berbasis objective measurement merupakan sebuah keniscayaan. Dan, karena perhitungan data luas panen selama ini menjadi tanggungjawab Kementerian Pertanian, evaluasi dan penyempurnaan metodologi perhitungan luas panen sejatinya juga menjadi tanggungjawab institusi tersebut.
Pemanfaatan data citra satelit dan pendekatan wawancara terhadap rumah tangga adalah pilihan yang bisa dicoba ketimbang mengandalkan taksiran melalui pandangan mata, yang hasilnya sejauh mata memandang. (*)
Ikuti tulisan menarik Kadir Ruslan lainnya di sini.
