Surat dari Sekretaris Kementrian PAN-RB yang meminta bantuan fasilitas kepada Konjen RI di Sydney untuk kolega Menteri PAN-RB menghiruk pikukkan atmosfer politik negeri ini dalam beberapa hari ini.

Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Publik MenPAN-RB Herman Suryatman surat itu adalah benar ada.

Terlepas apapun apologi yang dilontarkan KemenPAN-RB terhadap surat itu, membuktikan kepada kita bahwa di negeri ini bahwa penyalagunaan wewenang atas jabatn yang diemban bukanlah sesuatu yang mustahil dan sangat terasa.

Sungguh menjadi persoalan ketika KemenPAN-RB yang merupakan institusi pemerintah yang harusnya menjadi contoh dalam mereformasi diri dan apatur negera justru bertindak terbalik dengan nomenlaktur Kementrian yang menyandang Reformasi.

Tentu saja surat berkop kementrian PAN-RB jauh dari semangat revolusi mental dan Nawacita yang digadang-gadang Jokowi dalam memimpin negeri ini.

Dan sebagai Kementrian yang harusnya menjadi garda terdepan dalam mereformasi diri, saya percaya apapun surat dan edaran yang akan diberikan Kementrian PAN-RB kepada aparatur negara ini tidak akan pernah lagi dipatuhi para aparatur negara mengingat Kementrian ini telah gagal dalam mereformasi dirinya sendiri.

Dan bagaimana mungkin institusi ini mau memberantas KKN kalau dalam lembaga itu sendiri justru terjadi KKN? Dan apakah aparatur negara akan percaya dengan surat dari KemenPAN-RB selanjutnya untuk para aparatur negara?

Sejarah telah mencatat bagaimana sepakterjang merahputih yang diaplikasikan Bung Hatta saat mundur darikursi Wapres saat merasa jabatan yang diembannya tak memiliki dampak positif bagi masyarakat banyak.

Bung Hatta yang takpernah memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi dan golonganmemilih mundur dari kursi Wapres ketika amanah yang diemabannya tak memiliki kontribusi bagi masyarakat Indonesia.

Bagaimana dengan Menteri PAN-RB?

Salam Junjung Besaoh...(Rusmin)

Ikuti tulisan menarik Rusmin Sopian lainnya di sini.