Apa yang ingin dicapai oleh Presiden Joko Widodo dengan rencana perombakan kabinet yang isunya semakin santer terdengar? Rakyat kebanyakan tentu saja berharap bahwa perombakan atau reshuffle kabinet dimaksudkan untuk membentuk tim yang lebih solid ketimbang yang ada saat ini. Mudah-mudahan saja, harapan rakyat dan tujuan Presiden berjalan seiring.
Kita semua tahu, ketidaksinkronan antar menteri yang diperlihatkan secara jelas di muka publik telah menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Dalam satu tim, perbedaan pandangan di antara anggota merupakan hal wajar namun tak perlu diperlihatkan kepada masyarakat. Perdebatan seharusnya cukup berlangsung dan diselesaikan di dalam rapat-rapat kabinet, bukan diramaikan di media sosial atau melalui para juru bicara.
Begitu kata putus telah diucapkan Presiden, semestinya tim kabinet—wakil presiden dan para menteri—mengikuti keputusan itu. Memang tidak mudah memenuhi standar yang normatif ini, karena para menteri tidak selalu mampu mandiri dalam integritasnya. Tangan-tangan partai politik yang membukakan jalan bagi mereka untuk duduk di kabinet akan selalu memberi pengaruh. Istilah ‘petugas partai’ sudah sangat jelas menunjukkan bahwa kebijakan para menteri dipengaruhi oleh kepentingan partai.
Masyarakat menaruh harapan banyak kepada para profesional yang duduk di kabinet. Namun apakah mereka benar-benar steril darikepentingan pihak lain, misalnya pelaku bisnis besar? Jikalaupun para menteri ini berusaha mandiri dalam mengambil keputusan sejauh seiring dengan visi Presiden, mereka berhadapan dengan tekanan yang tak kalah besarnya. Pengalaman Menteri Susi merupakan contoh yang gamblang, bahkan tekanan juga datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla—lagi-lagi, perbedaan pandangan ataupun teguran semestinya diselesaikan di dalam dapur dan tak perlu dibocorkan keluar.
Dalam reshuffle jilid dua yang mungkin terjadi tidak lama lagi, Presiden mudah-mudahan sanggup membentuk kabinet yang lebih solid dibandingkan dua tim yang terdahulu. Mengabaikan sepenuhnya kehendak partai memang mustahil, tapi Presiden dapat meminta wakil partai yang betul-betul berkompeten dalam bidang yang akan dipegangnya. Bukan sekedar asal ada wakil partai di kabinet tapi dengan kecakapan yang kurang dari standar, sebagaimana terlihat pada kinerja beberapa kementerian.
Mengganti menteri lama dan menunjuk menteri baru memang hak prerogratif Presiden, dan hak tersebut berasal dari mandat yang diberikan rakyat melalui pemilihan langsung. Partai politik boleh saja merasa berjasa telah mengantarkan Joko Widodo ke Istana, tapi rakyatlah yang memberi mandat kekuasaan. Oleh sebab itu, perombakan kabinet hendaknya dikembalikan kepada tujuan mulia pembentukannya, yakni menjalankan visi-misi Presiden untuk menyejahterakan rakyat.
Berbekal pengalaman dua kali pembentukan kabinet dalam waktu kurang dari dua tahun, Presiden mestinya sudah mampu memilih para menterinya dengan lebih baik. Integritas merupakan faktor yang tak boleh diabaikan agar para menteri mampu mengambil kebijakan yang relatif mandiri dari kepentingan partai politik, bisnis, maupun pihak-pihak penekan dan pelobi lainnya.
Para menteri ini hendaknya juga satu visi dengan Presiden dan bukan membawa agenda sendiri--tantangan ini menjadi ujian kepemimpinan Presiden sebagai team leader. Rakyat berharap, susunan kabinet yang ketiga nantinya betul-betul mencerminkan semangat ‘satu tim, satu visi’ sehingga Presiden tak perlu membongkar lagi kabinet untuk yang ketiga kalinya. (Foto: tempo.co) ***
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
