Meskipun ucapannya lugas dan kasar, tapi masyarakat Jakarta melihat apa yang dikerjakan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama untuk membenahi ibu kota negara. Ahok juga berani mengambil keputusan dan bertindak dalam isu-isu kontroversial yang bersentuhan dengan rakyat banyak, seperti Kalijodo dan Luar Batang. Ahok agaknya memahami bahwa mengambil keputusan itu berarti mengambil risiko.
Kendati begitu, sejauh ini, popularitas Ahok masih yang tertinggi dibandingkan dengan figur-figur lain yang hendak mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur tahun depan. Setidaknya itulah hasil jajak pendapat beberapa lembaga survei. Dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, barangkali hanya Ahok yang mendapat perlawanan dari berbagai unsur yang ingin menggantinya dan menempatkan calon mereka di kursi no 1 Jakarta.
Sangat dapat dimengerti mengapa banyak pihak, partai politik maupun bukan, yang berkehendak calonnya jadi Gubernur Jakarta. Dinamika politik nasional berlangsung di Jakarta, begitu pula pebisnis kakap umumnya berbasis di Jakarta. Kita semua sudah sama-sama tahu bahwa kekuatan politik dan bisnis saling bertautan dengan cara yang sama-sama menguntungkan. Belakangan kian terlihat bagaimana kekuatan intelektual ikut terjun secara praktis dalam membentuk sinergi.
Kursi Jakarta-1 jelas kursi panas. Kepentingan politik dan ekonomi banyak pihak, organisasi maupun individu, berusaha memengaruhi pengambilan keputusan gubernur. Tak heran bila dalam kapasitas sebagai pengambil keputusan akhir, Ahok digoyang banyak persoalan, seperti korupsi pengadaan bis dan UPS. Dua kasus ini telah menjadi sejumlah orang sebagai pesakitan, tapi Ahok selamat. Namun, kali ini guncangan yang lebih besar datang melalui isu pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras dan reklamasi di kawasan utara Jakarta.
Dalam isu Sumber Waras, pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan kerugian negara sebesar Rp 191 milyar karena lahan itu dibeli Pemprov DKI dengan harga lebih mahal dari seharusnya. Namun Ahok menuding BPK telah menyembunyikan kebenaran. Dalam isu ini, seperti dikutip media, Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat BPK kurang cermat dalam menghitung nilai jual lahan karena memakai NJOP tahun 2013, padahal pembelian lahan dilakukan pada tahun 2014 sehingga NJOP lahan tersebut sudah naik. Kini masyarakat menunggu pendapat KPK setelah memperoleh laporan BPK dan mendengarkan keterangan Gubernur. Bola Sumber Waras ada di kaki KPK.
Dalam isu reklamasi, masyarakat dikejutkan oleh penahanan Presiden Direktur Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan anggota DPRD DKI M. Sanusi karena terlibat dalam suap-menyuap. KPK juga mencekal bos Agung Sedayu Group Aguan serta Sunny Tanuwijaya, orang dekat Ahok yang mula-mula disebut Ahok sebagai ‘anak magang’ di kantor Gubernur DKI tapi kemudian direvisi menjadi staf khusus. Ahok sendiri mengaku bahwa Sunny kerap mengatur pertemuan Ahok dengan pengusaha, bahkan pertemuan dengan bos Agung Sedayu Group relatif rutin.
Sejak itu, persepsi sebagian masyarakat terhadap Ahok boleh jadi mulai disertai sikap reserve. Mulai muncul kewaspadaan bahwa jangan-jangan Ahok tidak seputih yang dipersepsikan selama ini. Dalam isu reklamasi khususnya, sebagian masyarakat bertanya-tanya mengapa Ahok begitu bersemangat mewujudkan gagasan itu? Apakah para pengusaha itu telah mampu memengaruhi Ahok dalam memutuskan rencana dan pelaksanaan reklamasi? Belum jelas benar, namun sejauh ini diberitakan oleh media bahwa Gubernur menginginkan pengembang pulau reklamasi agar memberikan kontribusi tambahan 15% dari keuntungan yang mereka peroleh, sedangkan para pengembangan maunya hanya 5%.
Saat ini, dua isu yang mengguncang dunia politik dan bisnis Jakarta ini sedang menguji Ahok. Dalam kasus Sumber Waras, kemarin Ahok sudah diperiksa oleh KPK sekitar 12 jam—KPK sedang mendalami kasus ini. Dalam kasus reklamasi, Aguan dan Sunny diperiksa KPK hari ini (Rabu, 13 April 2016), sedangkan Ahok belum diperiksa. Dua kasus ini memang merepotkan Gubernur di tengah kerja membenahi Jakarta, tapi dua kasus ini dapat menjadi momen pembuktian bagi Ahok apakah ia belum berubah jadi abu-abu dan tetap layak untuk mencalonkan diri lagi. (foto: tempo.co) ***
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
