Apa persamaan Donald Trump dan Joko Widodo? Bila Anda amati latar belakang mereka di masa lalu, mereka sama-sama entrepreneur tetapi kemudian memutuskan untuk terjun dalam dunia politik. Trump sebelumnya memiliki sebuah kerajaan bisnis properti yang menggurita. Reputasi bisnisnya mendunia. Rekam jejaknya di jabatan publik hanyalah posisi sebagai pekerjaan relawan yang bertugas sebagai juru perbaikan arena seluncur di Central Park. Sejak ia masuk ke arena pencalonan presiden AS tahun lalu, namanya menjadi menanjak, meski lebih banyak dalam konotasi yang negatif karena ia menonjolkan pendekatan kontroversial dan identik dengan SARA di dalam kampanyenya. Sementara itu, presiden kita Joko Widodo sudah merintis bisnisnya sendiri. Dalam memoar “Jokowi: Memimpin Kota Menyentuh Jakarta”, dijelaskan Jokowi muda sudah kenyang “keluar masuk hutan di awal kariernya”. Ia kemudian ikut menjalankan bisnis furnitur pamannya CV Roda Jati. Mulai dari sini, ia menekuni bisnis furnitur. Begitu anak pertamanya lahir, Jokowi meluncurkan bisnis furniturnya sendiri, CV Rakabu.
Maraknya fenomena entrepreneur yang ‘banting stir’ menjadi politisi ini banyak terjadi saat ini membuat kita bertanya apakah dengan menjajal dunia politik, bisnis mereka akan makin besar atau kecil? Apakah ada akibat dari pencalonan seorang entrepreneur dalam jabatan publik terhadap bisnis yang ia bangun dan kelola?
Hasil sebuah penelitian di laman futurity.org menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan justru tidak menikmati efek positif jika entrepreneur yang menjadi kepala atau pemiliknya menekuni bidang politik. Jika para entrepreneur ingin perusahaan-perusahaan mereka berkinerja lebih baik dan menghasilkan laba lebih banyak, mereka bisa merekrut mantan politisi.
Ditemukan bahwa manfaat yang bisa dinikmati perusahaan akan lebih banyak saat seorang politisi berubah haluan menjadi entrepreneur daripada sebaliknya, jelas periset dan mahasiswa program doktor di Trulaske College of Business, Reza Houston, yang memimpin studi terbaru yang memfokuskan pada isu menarik ini.
Di AS, terdapat aturan khusus yang mencegah politisi memudahkan perusahaan yang bertalian dengan meeka di masa lalu setelah memegang jabatan publik. Adanya aturan tersebut tidak memungkinkan para entrepreneur (CEO atau pejabat tinggi lain dalam perusahaan) meningkatkan nilai perusahaan saat dibandingkan dengan para mantan politisi yang kemudian beralih menjadi pebisnis.
Studi yang dipimpin Houston and Stephen Ferris (profesor dan direktur Financial Research Institute) melacak rekam jejak lebih dari 300 orang yang sudah berubah haluan dari korporasi ke politik dan sebaliknya selama 15 tahun lebih. Mereka yang diteliti ini bervariasi, dari para pebisnis yang menjabat di dewan direksi atau memegang satu dari posisi vital di perusahaan (dari CEO, CFO, COO, CIO, atau wakil pimpinan perusahaan). Para politisi yang dijadikan subjek penelitian mencakup presiden, senator, wakil rakyat dan gubernur negara bagian.
Temuan studi Houston dan Ferris mengindikasikan adanya peluang 2,5 kali lebih tinggi bagi politisi berubah menjadi pebisnis dibandingkan dengan pebisnis yang ubah haluan ke politik. Saat seorang entrepreneur yang menjabat sebagai pimpinan bisnis berpindah ke politik, terjadi kenaikan positif dalam harga saham perusahaan yang dipimpinnya dalam tiga hari pertama tetapi setelah itu tak ada perubahan menuju arah yang lebih baik, ujar Houston. Di AS, mayoritas politisi cenderung menghindari keterlibatan dalam pengambilan keputusan apapun yang menyangkut korporasi tempat mereka bekerja sebelumnya.
Sebaliknya, banyak politisi yang sudah pensiun dari jabatan publik selama beberapa tahun terus melibatkan diri dalam aktivitas lobi, pengembangan jejaring koneksi yang penting untuk beberapa bidang industri. Mantan politisi yang memberikan manfaat tertinggi pada perusahaan publik ialah mantan sekretaris kabinet.
Dalam temuan mereka, diketahui juga bahwa perusahaan-perusahaan yang merekrut mantan politisi direkrut sebagian untuk memudahkan proses kontak pemerintah atau proses regulasi dalam upaya merangsang tingkat profitabilitas perusahaan, Ferris merinci.
Yang tidak kalah menarik ialah temuan bahwa para mantan politisi kerap direkrut perusahaan besar dengan peluang pertumbuhan yang sudah mandek. Mereka yakin bahwa dengan memasukkan mantan politisi ke dalam posisi tinggi di perusahaan, perusahaan akan lebih banyak dimudahkan jika harus bekerja dengan pemerintah atau saat harus menjalani proses regulasi dalam upaya menggenjot laba, Farris menegaskan.
Efek positif yang konkret setelah merekrut mantan politisi terasa oleh perusahaan kurang dari 4 tahun saja. Perusahaan-perusahaan keuangan dan kesehatan biasanya merekrut mantan politisi. Dan mengherankannya, dengan masuknya mantan politisi dalam perusahaan, naik pula peluang menggenjot harga saham sebanyak 3,6% per tahun.
Dampak sebaliknya terasa dalam perusahaan yang dipimpin oleh entrepreneur yang berpolitik. Setelah menggeluti politik, performa bisnis Trump sedikit banyak tertekan. Dikutip dari laman theatlantic.com, masalah bermula setelah pria bertatanan rambut unik itu menyampaikan pidato 16 Juni tahun lalu yang menghina imigran Meksiko. Tanggal 25 Juni di tahun yang sama, Univision juga memutuskan memboikot acara Miss USA yang separuhnya dimiliki Trump. Empat hari kemudian, NBC melancarkan gugatan hukum padanya. Macy's memutuskan tidak lagi menjual produk bermerek Trump di gerai-gerainya. Selang beberapa waktu, Serta mengumumkan pihaknya tak akan menjual matras Trump Home. Kesepakatan lapangan golf antara pemerintah kota New York dan Trump juga diulas kembali pasca keluarnya pernyataan kontroversial sang entrepreneur.
Ikuti tulisan menarik akhlis purnomo lainnya di sini.
