Dalam bisnis, direktur utama yang terpilih dalam RUPS adalah cerminan keinginan mayoritas pemegang saham. Jika pemegang saham ingin direktur utama yang mampu memperluas jaringan distribusi, memperbesar pangsa pasar, mendongkrak keuntungan, hingga meningkatkan nilai deviden yang dibagikan, mereka akan memilih seseorang yang dipandang mampu mewujudkan semua keinginan itu.
Para pemegang saham juga akan mempertimbangkan rekam jejak calon yang mereka pilih, apakah ia seorang yang ambisius, punya banyak koneksi, dan berani mengambil keputusan dengan cepat. Maknanya, calon ini juga mewakili gaya atau nilai-nilai yang dikehendaki oleh para pemegang saham. Jika mayoritas pemegang saham menghendaki direksi yang patuh pada aturan main yang berlaku, mereka tidak akan memilih calon yang kerap menerabas aturan karena ingin jalan pintas.
Dalam politik, situasinya kurang lebih serupa. Ketua umum terpilih dianggap oleh para pemegang suara akan mampu mengangkat pamor partai politik, mewakili kepentingan mereka, menaikkan jumlah pemilih dalam pemilu, maupun menaikkan daya tawar di hadapan pihak lain—baik partai lain, pemerintah, maupun institusi lain. Para pemilik suara menggantungkan harapan dan keinginan mereka kepada ketua umum terpilih—apakah kemudian diwujudkan atau tidak, itu perkara lain.
Tapi, yang tidak kalah penting untuk dicermati, seseorang yang terpilih menjadi ketua umum sebenarnya merepresentasikan pula nilai-nilai yang dipegang para pemilik hak suara (dalam hal ini pengurus pusat, pengurus daerah tingkat I, maupun pengurus tingkat II), dan sekaligus mencerminkan kultur organisasi itu. Begitu pula, proses terpilihnya seseorang jadi ketua umum juga menggambarkan kultur organisasi itu. Misalnya saja, seseorang yang terpilih karena membagi uang saku bagi pemegang hak suara, maka kultur semacam itulah yang dikehendaki oleh pemegang hak suara. Jika pemegang hak suara menolak pemberian uang saku, karena ingin membangun kultur organisasi yang demokratis dan sehat, orang tersebut tidak akan terpilih.
Maknaya, ketua umum terpilih menganut nilai-nilai yang sesuai dengan keinginan pemilih atau pemegang hak suara. Jika ketua umum terpilih orang yang demokratis, maka nilai-nilai demokrasi dalam organisasi yang dikehendaki oleh mayoritas anggota. Mereka ingin pengambilan keputusan organisasi dimusyawarahkan di antara pengurus dan mendengarkan suara anggota, karena itu mereka memilih orang yang merepresentasikan nilai-nilai demokratis dan mampu mewujudkannya dalam organisasi.
Jika ketua umum punya kecenderungan paternalistik atau maternalistik, maka nilai-nilai itulah yang ingin disemaikan di dalam organisasi. Dalam organisasi seperti ini, pengambilan keputusan diserahkan sepenuhnya kepada ketua umum. Ketua umum punya hak prerogatif. Misalnya saja seorang pengurus baru bisa maju menjadi calon gubernur atau walikota setelah mendapat persetujuan atau restu ketua umum. Tanpa restu ketua umum, jangan berharap seorang kader dapat meniti karir lebih tinggi meskipun ia potensial dan diakui kualitasnya oleh rekan-rekannya.
Dengan memperhatikan siapa yang terpilih menjadi ketua umum dan bagaimana proses pemilihan berlangsung, kita dapat mengetahui nilai-nilai seperti apa yang dipegang oleh mayoritas anggota partai politik itu. Apakah organisasi ini demokratis, paternalistik ataupun maternalistik, yang bertumpu pada kekayaan dan uang, atau nilai-nilai yang lain.
Di PDI-P ada Megawati, di Demokrat ada SBY, di Gerindra ada Prabowo, di PAN ada Zulkifli Hasan, di Hanura ada Wiranto, di PKB ada Muhaimin, di Nasdem ada Surya Paloh, di PKS ada Sohibul Iman, di PPP ada Romahurmuzij, dan di Golkar ada Setya Novanto yang baru saja terpilih sebagai ketua umum. Seluruh ketua umum ini mencerminkan wajah partai politiknya—sikap mental dan nilai-nilai yang dianut para petinggi maupun mayoritas anggotanya. **
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
