Keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memecat Fahri Hamzah dari semua jenjang organisasi menemui jalan buntu. Fahri balik menggugat pejabat partai di pengadilan yang sampai hari ini menghasilkan putusan sela dan mengabulkan gugatan Fahri untuk sementara.
Putusan pengadilan tersebut membuat Fahri semakin PEDE untuk bertahan di kursi empuk pimpinan DPR. Padahal Fraksi PKS telah mengajukan penggantian pimpinan yang mengusulkan Ledia Hanifa untuk menggantikan Fahri sebagai wakil ketua DPR. Rotasi tersebut sesuai dengan amanat UU MD3. Entah mengapa pimpinan DPR ini enggan untuk memproses surat yang telah diajukan oleh partai (PKS).
Pada sidang paripurna 29 April lalu, anggota Fraksi PKS melakukan interupsi dan mengajukan protes posisi Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR yang belum juga digantikan oleh Ledia Hanifa. Fahri masih memimpin rapat paripurna tersebut bersama pimpinan DPR lain, Ade Komarudin, Fadli Zon, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan.
Terlepas soal rotasi atau apapun istilahnya penulis heran terhadap Fahri yang tetap ngotot mempertahankan posisinya sebagai wakil ketua DPR. Seharusnya Fahri patuh ketika Partai ingin melakukan rotasi, pemindahan atau pencopotan dan tentunya sesuai dengan undang-undang.
Terlihat sekali bahwa Fahri Hamzah seorang yang sangat mengagungkan jabatan. Jauh dari kesannya yang seolah-olah pembela rakyat. Belakangan ini fahri berusaha memposisikan dirinya sebagai orang yang terzalimi oleh partai.
Fahri Hamzah salah satu cerminan dari sekian banyak pejabat bersikukuh mermpertahankan jabatannya. Sudah banyak contoh yang kita lihat. Jangankan diminta mundur oleh partai, tersangkut masalah korupsi pun pejabat kita masih mengeluarkan jurus ngeles. Bahkan ada pula sebagian besar menunggu putusan pengadilan (inkrah).
Bak langit dengan bumi apabila dibandingkan dengan pejabat publik di luar negeri. Sebagaimana kita lihat, di luar negeri sana, jangankan tersangkut korupsi. Disebut saja namanya di laman sebuah surat kabar dalam sebuah skandal keesokan harinya pejabat tersebut langsung mengajukan surat. Tidak seperti pejabat kita, yang sudah bikin heboh masih juga ngotot mempertahakan jabatannya.
Kasus Fahri Hamzah memang masalah internal partai. Namun setidaknya seorang Fahri yang merupakan kader dari partai Islam dan merupakan mantan aktivis 98 setidaknya menjujung tinggi etika. Jejak rekam yang dimiliki Fahri setidaknya membuat dia sedikit berbeda dnegan penjabat yang lain.
Seharusnya Fahri malu kepada rakyat Indonesia—ketika posisi dan jabat6annya digugat dia terus mempertahakan. Fahri mungkin merasa benar tapi publik punya pendapat yang lain bahwa sebenarnya politisi Indonesia hanya mengejar sebuah jabatan. Dan apabila saya jadi Fahri Hamzah, saya akan mundur karena harga diri lebih tinggi dari jabatan.
Ikuti tulisan menarik jefri hidayat lainnya di sini.
