Bulan Juli 2016 besok ini, Badrodin Haiti akan segera pensiun dari jabatan Kapolri. Bola panas pun bergulir ke tangan Presiden Jokowi. Akankah beliau akan menuruti keinginan PDIP (baca: Megawati) agar Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan (BG) ditujuknya menjadi kapolri? Jika Presiden menuruti kemauan PDIP, tentu akan dinilai oleh rakyat bahwa presiden lemah, karena tunduk pada kemauan partai.
Ada 2 nama di antara 9 penyandang bintang tiga yang dianggap memiliki peluang kuat dari tinjauan aspek politis untuk menjadi Kapolri, yakni: Wakil Kapolri Komjen Pol BG sendiri dan Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN) Komjen Pol Budi Waseso (Buwas).
Tanpa mengecilkan 7 lainnya yakni: Kepala BNPT Komjen Pol Tito Karnavian, Irwasum Komjen Pol Dwi Priyatno, Kabaharkam Komjen Pol Putut Eko Bayu Seno, Kabareskrim Komjen Pol Anang Iskandar, Kabaintelkam Komjen Pol Noer Ali, Kalemdikpol Komjen Pol Syafruddin, dan Sestama Lemhanas Komjen Pol Suhardi Alius.
Peluang kuat BG adalah, disamping dia sebagai perwira tinggi, BG juga paling senior di Polri. BG juga menjabat Wakapolri sekarang secara sah. Dan tak ada kasus hukum yang membelitnya secara hukum positif. Maka, secara hukum, tak ada alasan yang dapat menghambatnya menjadi Kapolri. Kekuatan berikutnya yang dimilik BG adalah mendapat dukungan PDIP dan Ring 1 kalangan oportunis di partai moncong putih itu.
Di masanya Abraham Samad, Komjen BG gagal menjadi kapolri karena menyandang status tersangka yang disematkan oleh KPK kepadanya dalam kasus “rekening gendut”. Status yang justru di saat-saat yang paling menentukan untuk beliau bisa memimpin Korps Tribrata ini. Menurut Samad, sudah setengah tahun lebih KPK menyelidiki transaksi mencurigakan BG semenjak ketika dia menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier di Mabes Polri dan jabatan lainnya.
Tak urung Komisi III DPR-RI mengancam apabila Presiden Jokowi tetap melantik BG akan menjadi pintu masuk impeachment terhadap Presiden. Presiden dianggap telah melanggar sumpah jabatan dan konstitusi karena melantik seorang tersangka menjadi Kapolri.
Walaupun hasil penyelidikan terhadap rekening BG yang disampaikan Komisi Kepolisian Nasional di kemudian hari menunjukkan bahwa transaksi di rekening BG wajar dan merupakan hasil bisnisnya, Presiden Jokowi telah memutuskan mengalihkan posisi jabatan Kapolri kepada Badrodin Haiti. Tentu saja keputusan ini mendapat tentangan dari PDIP dan partai lainnya.
Apabila Juli 2016 ini Presiden Jokowi tetap menunjuk BG sebagai kapolri hanya sebatas kepentingan penghargaan terhadap BG semata, karena didasari pertimbangan menjelang masa jabatannya yang tahun depan pensiun, kemudian pertimbangan keduanya demi meningkatkan pengaruh politiknya di mata PDIP, hal ini akan beresiko pada pilpres 2019 nanti. Jokowi akan berhadapan dengan krisis kepercayaan rakyat, bahwa memang benar presiden lemah, mau tunduk pada kemauan partai.
Penunjukan BG sebagai Kapolri yang sudah memasuki usia pensiun tahun depan juga akan melahirkan kemungkinan-kemungkinan, di antaranya bisa saja partai politik yang mendukung BG akan meminta presiden untuk memperpanjang jabatannya. Hal ini dipastikan akan menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat, dan juga membuat ketergantungan presiden kepada PDIP akan semakin besar. Dampaknya akan sangat menentukan ke depan, terkait stabilitas politik dan ketenangan di masyarakat. Kegagalan mengelola persoalan ini, dipastikan akan membuat program pembangunan infrastruktur dan pemerataan pembangunan yang sedang diupayakan oleh presiden akan terganggu.
Kendala berikutnya adalah dari lingkungan dalam istana sendiri, terutama Jubir Presiden dan Kepala Staf Kepresidenan yang sepertinya tidak akan memberi masukan yang positif tentang Komjen BG kepada Presiden. Selain itu, masyarakat juga menilai bahwa irama kerja BG dianggap tidak cocok dengan presiden yang maunya cepat, tepat dan tegas. BG dinilai sedikit lamban untuk bisa mengimbangi irama kerja Presiden Jokowi.
Bagaimana dengan Komjen Pol Budi Waseso?
Kepala BNN Komjen Budi Waseso (Buwas) angkatan Akpol 84, lahir di Pati, Jawa Tengah, 19 Februari 1961. Jadi Budi Waseso akan memasuki pensiunnya pada 2019. Buwas konon dekat dengan BG. Diduga kedekatannya inilah yang menjadi alasan dia ditunjuk menggantikan Komjen Suhardi Alius di jabatan kabareskrim semasa itu. Sedangkan Suhardi sendiri ditugaskan menjadi Sestama Lemhannas.
Suhardi disinyalir orang yang tidak menghendaki BG menjadi Kapolri. Ia lah yang diduga menjadi salah satu penyebab gagalnya BG meraih kedudukannya sebagai kapolri. Suhardi diduga yang memberikan data mengenai rekening gendut milik petinggi Polri ke KPK, sehingga KPK memiliki data cukup guna menetapkan BG sebagai tersangka.
Pada jabatan Kabareskrim ini lah karir Buwas meroket. Bareskrim dianggap sangat berani mengusut berbagai kasus kontroversial, seperti: kriminalisasi pimpinan KPK, penimbunan daging sapi, korupsi migas kondensat yang diduga merugikan negara triliunan rupiah. Terakhir, ia membuat heboh karena mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan 10 unit mobile crane di PT Pelabuhan Indonesia II. Ketika itu Dirut Pelindo II RJ Lino marah kantornya digeledah, tak kurang mengundang reaksi dari Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang konon katanya sempat menelepon Buwas langsung dari Korea. Meskipun diduga dilindungi oleh Wapres JK, Buwas tetap melakukan aksi penggeledahan.
Publik yang memperhatikan hubungan Presiden Jokowi dengan Wapres JK selama ini melihat ada gap antara presiden dengan wakilnya. Banyak kebijakan dan kemauan presiden dinilai oleh publik justru tidak didukung oleh wapres, terutama dalam urusan proyek-proyek pemerintah. Wapres dianggap ikut "main proyek" melalui kerabat dan orang-orang dekatnya dengan memanfaatkan posisinya sebagai wapres yang hanya bisa diintervensi oleh presiden. Sehingga pilihan Jokowi terhadap Komjen Buwas sebagai Kapolri akan meningkatkan dominasi presiden atas wapres.
Akan tetapi sepak terjangnya di Bareskrim saat itu dianggap membuat gaduh dan mencemaskan banyak pihak. Ia pun akhirnya harus hengkang dari Bareskrim Polri dengan jabatan barunya, yakni Kepala BNN. Di BNN ia langsung menggebrak dengan menggulung sindikat peredaran narkoba internasional meliputi China-Malaysia-Indonesia di Medan. Dalam penangkapan ini, BNN behasil menyita 270 kilogram lebih sabu. Ia bahkan dinilai sangat berhasil mengungkap keterlibatan aparat dalam peredaran dan penggunaan narkotika. Berbagai terobosan dan kerjasama yang dilakukannya terutama dengan pihak TNI dan Kemenhukam juga berhasil mengungkap apa yang selama ini menjadi hambatan besar dalam pemberantasan narkoba.
Buwas terlihat selalu siap mengemban tugas dimanapun ditempatkan. Menjadi Kabareskrim dan Kepala BNN dengan "mendadak" pun ia telah membuktikan kesuksesan atas kinerjanya. Sebuah sinyal bahwa jenderal bintang tiga ini akan siap juga apabila ditunjuk Presiden Jokowi sebagai kapolri. Kelebihan Buwas selanjutnya dan sangat diperlukan oleh presiden adalah keberaniannya.
Presiden pun sangat mengapresiasi kinerja Buwas, sehingga BNN dinaikkan statusnya menjadi setingkat kementerian, yang tentu akan memudahkan beliau dalam koordinasi dengan lembaga yang lain dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala BNN. Melihat cara kerja beliau, sepertinya tidak salah bila pilihan Presiden akan jatuh kepada Komjen Buwas. Selain chemistry dan irama kerjanya dianggap sangat cocok dengan kemauan presiden, ia juga masih memiliki usia pensiun sampai 2019. Artinya, presiden belum perlu mengganti kapolri sampai dengan perhelatan pemilu 2019.
Kita tunggu saja, akankah Presiden memutuskan memilih menuruti permintaan PDIP (baca sekali lagi: Megawati), atau beliau tetap menuruti kata hatinya selaku pimpinan di republik ini?
Juli 2016 ini kita akan ketahui bersama.
Sumber Foto: www.kai.or.id
Ikuti tulisan menarik Ahmad Yusdi lainnya di sini.
