KIARA: Butuh Keberanian untuk Mengedepankan Kepentingan Nasional
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla resmi mengumumkan perombakan Kabinet Kerja Jilid II di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (27/7) pagi ini. Di dalam perombakan ini, Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian, dipimpin oleh nakhoda baru (lihat Tabel 1). Tiga kementerian ini terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat pesisir (nelayan tradisional, perempuan nelayan, petambak garam, pembudidaya ikan, dan pelestari ekosistem pesisir).
Tabel 1. Daftar Perombakan Kementerian Kabinet Kerja Jilid II
| Nama Kementerian | Menteri Lama | Menteri Baru | Catatan KIARA |
| Kementerian Koordinator Kemaritiman | Dr Rizal Ramli | Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan | Reklamasi Teluk Jakarta menjadi acuan kinerja Menko Maritim. Berbagai bukti pelanggaran yang dilakukan harus ditindaklanjuti dengan upaya penegakan hukum yang tegas, disertai dengan upaya memulihkan ekosistem perairan Teluk Jakarta dan dipenuhinya hak-hak konstitusional masyarakat pesisir. Hal ini menjadi pekerjaan rumah utama Menko Luhut. |
| Kementerian Perdagangan | Thomas Trikasih Lembong | Enggartiasto Lukita | Ketidakterbukaan perizinan dan penetapan kuota impor garam tanpa memprioritaskan penyerapan garam lokal merugikan kepentingan petambak garam nasional. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh Menteri Enggartiasto. |
| Kementerian Perindustrian | Saleh Husin | Airlangga Hartarto | Impor garam yang merugikan kepentingan petambak garam nasional buntut pendataan yang semrawut dan hal ini menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian. Selain itu, upaya peningkatan kualitas garam lokal menjadi garam yang dipasarkan secara luas juga tidak dilakukan oleh kementerian ini bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah Menteri Airlangga. |
Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Juli 2016)
“Mendapati 3 pekerjaan rumah utama yang dihadapi oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian, maka dibutuhkan keberanian untuk memprioritaskan kepentingan nasional, khususnya masyarakat pesisir. Tanpa keberanian ini, perombakan jilid kedua ini tidak akan menghadirkan perubahan.
Ikuti tulisan menarik Kiara Indonesia lainnya di sini.
