Have an account? Register Now!

Forgot your password?

Forgot your username?

Home Nasional  
Nasional
indonesiana-tempoid-default
Wisnu Prasetya Utomo 
Kamis 11 Agustus 2016 14:42 WIB
Dibaca (2079)
Komentar (0)

Konflik Sosial dan Literasi Media~Wisnu Prasetyo Utomo

indonesiana-526679

Wisnu Prasetya Utomo

*)Peneliti media Remotivi

Ibarat api dalam sekam, konflik kembali muncul di Indonesia. Kali ini peristiwa menyedihkan terjadi di Tanjungbalai saat vihara dan kelenteng dirusak dan dibakar. Peristiwa ini diduga dilatarbelakangi protes terhadap alat pengeras suara masjid yang kemudian dibumbui oleh provokasi di media sosial.

Jika melihat sejarah di Indonesia, konflik atau aksi kekerasan semacam ini memiliki akar struktural, baik alasan ekonomi, politik, maupun intoleransi umat beragama. Dalam kondisi semacam itu, hanya butuh sedikit pemantik untuk memicu kerusuhan. Dan, seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, tidak bisa dimungkiri bahwa media sosial berperan dalam meningkatkan eskalasi konflik. Kemampuannya yang cepat dalam menyebarkan informasi bisa menjadi medium provokasi dengan daya destruktif yang luar biasa.

Namun, pada sisi lain, kecepatan kerap berbanding terbalik dengan kebenaran atau akurasi sebuah informasi. Informasi yang masih mentah dan simpang siur bisa melesat cepat dan, dalam kondisi demikian, kebenaran dikorbankan.

Dalam kerusuhan Tanjungbalai, misalnya, polisi bertindak cepat dengan menangkap pelaku provokasi kerusuhan di media sosial. Provokator bisa ditangkap, kerusakan bisa diperbaiki, tapi bagaimana dengan luka yang telanjur mengendap?

Dalam konteks ini media sebenarnya berperan menjernihkan masalah. Dengan melakukan praktek jurnalisme damai, media bisa mendinginkan suasana dan menampilkan pesan-pesan agar konflik tidak meluas. Masalahnya, sejarah di Indonesia menujukkan bahwa media juga menjadi bagian dari masalah ketika meliput berbagai konflik sosial yang terjadi.

Secara umum, ada dua karakter media di Indonesia yang menonjol ketika sebuah konflik, seperti kerusuhan di Tanjung Balai, terjadi. Pertama, media cenderung menjadi alat propaganda. Hal ini, misalnya, bisa kita lihat dalam konflik yang terjadi di Ambon selama 1999–2002. Dalam konflik sosial terparah di Indonesia pasca-reformasi tersebut, media terbelah dan menjadi instrumen yang membantu terjadinya penyerangan dan pembunuhan dalam kekerasan komunal. Dalam konflik tersebut ada dua media yang berpihak pada dua kubu yang berkonflik. Ironisnya, dua media ini dimiliki oleh pemilik yang sama.

Kedua, media terjebak pada ambivalensi dan gamang dalam menyajikan separuh fakta tapi menyembunyikan fakta-fakta lainnya. Contoh paling ideal bisa dilihat ketika jajak pendapat di Timor Timur pada 1999 yang dibayangi aksi kekerasan dan kerusuhan. Buku Pers yang Gamang (2001), yang merupakan hasil penelitian atas pemberitaan media-media mengenai Timor Timur sebelum dan sesudah jajak pendapat, memperlihatkan bagaimana kegamangan itu muncul. Sebagian media menyokong jajak pendapat sebagai proses demokrasi, tapi ketika hasilnya Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia, media-media yang sama ikut memaklumi terjadinya aksi-aksi kekerasan.

Efek negatif media sosial dan media massa harus menjadi perhatian bersama agar konflik serupa tidak terulang di masa depan. Butuh langkah kolektif dan struktural. Apa yang bisa dilakukan? Salah satunya dengan melakukan literasi media. Pembahasan tentang literasi media sebenarnya sudah lama muncul, tapi sifatnya masih parsial dan sulit menyentuh substansi persoalan. Hanya kalangan tertentu saja, seperti kampus, yang sifatnya masih elitis dan gagal menjangkau masyarakat luas. Agar melangkah lebih jauh, literasi media harus dimasukkan ke kurikulum pendidikan di Indonesia.

Gagasan ini tidak berlebihan. Survei yang dilakukan Nielsen (2016) menunjukkan bahwa pengguna Internet di Indonesia didominasi oleh generasi Z (usia 10–19 tahun) dan generasi milenial (20–34 tahun) dengan masing-masing sebesar 34 persen dan 48 persen. Artinya, para pengakses Internet kebanyakan adalah pelajar.

Generasi Z dan milenial adalah generasi yang tumbuh besar bersama perangkat teknologi dan Internet. Sebagai orang yang terlahir pada era digital (digital native), mereka menerima media sosial sebagai sesuatu yang terberikan. Ini berbeda dengan generasi orang tua mereka yang masuk dalam kategori digital immigrant (terlahir sebelum teknologi digital menyebar).

Melihat fakta tersebut, tentu relevan untuk memasukkan literasi media ke dalam kurikulum pendidikan dan menjadi bagian dari pelajaran yang mereka terima secara formal. Fokus literasi media dalam kurikulum pendidikan adalah memastikan anak-anak mampu membaca perkembangan teknologi, termasuk konsekuensi pesan di dalamnya secara kritis. Tidak hanya berkaitan dengan konflik sosial, hal ini penting sebagai upaya menangkal gejala radikalisi agama yang marak menggunakan media sosial.

Selain melibatkan guru, proses literasi media dalam kurikulum pendidikan ini juga perlu melibatkan regulator media, seperti Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers. Sebab, dalam beberapa isu, literasi media akan berkaitan erat dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh regulator media.

Upaya memasukkan literasi media dalam kurikulum pendidikan ini memang tidak akan langsung mendapat hasil. Butuh waktu panjang untuk membuat budaya membaca media secara kritis meluas di masyarakat. Tapi, sebagai ikhtiar, setidaknya untuk meminimalkan provokasi murahan yang berujung kerusuhan seperti di Tanjung Balai, kalau tidak dilakukan sekarang, kapan lagi?




Berikan Nilai
TOTAL NILAI :

Disclaimer

Semua posting di blog ini merupakan pendapat pribadi dan tanggung jawab masing-masing penulis sepenuhnya. Isi posting tidak selalu sejalan dengan sikap dan kebijakan kelompok usaha PT Tempo Inti Media Tbk.