Konflik hubungan antara TNI-Polri yang sering terjadi akhir ini merupakan sebuah skema atau grand design yang dirancang sedemikian rupa untuk melemahkan NKRI.

Polri itu sebetulnya hanya menangani Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Tramtibmas), tidak sama dengan istilah pertahanan dan keamanannya TNI.

Ironisnya sekarang setelah institusi TNI-Polri dipisah, TNI sebagai kombatan sudah kembali ke barak dan meninggalkan sosial politiknya, sedangkan polisi tidak kembali ke barak malah dipersenjatai seperti kombatan.

Di Indonesia, Polisi malah dipersenjatai, pangkatnya persis pangkat tentara dan Brimob disusun sampai susunan tempur hingga kita tidak tahu lagi mana yang kombatan dan mana yang non kombatan.

Ada satu kapasitas lagi, Polisi mengurus mobil, BPKB, STNK, dan pajak-pajak mobil yang merupakan sektor keuangan, ranahnya Depkeu, bukan ranahnya polisi.

Tampaknya Polisi sudah merasa nyaman dengan Sistem ini. Saya kira satu-satunya jalan adalah merangkul kembali Polisi dan TNI dalam satu badan dan harus kita pikirkan kemana larinya..? Atau posisi yang kedua mereka dikembalikan kepada Departemen Dalam Negeri seperti yg diwacanakan oleh Jokowi-JK.

Apakah ini merupakan skema pelemahan NKRI..? Sulit kita pungkiri kalau hal ini bukan merupakan bagian dari grand desain untuk pelemahan Republik ini.

Apakah nanti TNI dan Polri bersatu lagi dalam rangka penguatan NKRI, kita bisa kaji lagi. Yang jelas, seperti kita saksikan sekarang ini mereka sudah memberikan kontribusi kepada pelemahan NKRI.

Hanya ada dua jalan bagi Polisi : Kembali kepada Dephan atau kembali kepada Depdagri. Hal ini memang tidak populer, apalagi sekarang sedang didengungkan civil society itu bagian di luar TNI, sedangkan civil society itu include di dalamnya TNI. Karena TNI itu juga bagian dari rakyat. Rakyat yang bertugas untuk pertahanan namanya TNI. Bidang pemerintahan namanya Pamong, bidang hukum adalah Hakim, semua itu dalam rangka civil society.

Ikuti tulisan menarik Cut Indri Humaira lainnya di sini.