FOTO – Jalan yang hanya tersisa 2 meter dari lebar 12 meter.

PALEMBANG – Karena kesal longsornya ruas Jalan Provinsi diwilayah Kecamatan Lubuk Keliat tidak bisa lagi dilalui kendaraan roda empat, Zamroni, salah seorang penduduk Kecamatan Muarakuang kirim surat terbuka kepada Presiden RI, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) dan Bupati Ogan Ilir melalui media social Facebook, mempertanyakan apakah Kecamatan Lubuk Keliat masih terdaftar diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ini surat Zamroni yang dimuat media social itu ;

Yth.Presiden RI

Yth.Gubernur Sumatera Selatan

Yth.Bupati Ogan Ilir

"Apakah wilayah Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan, Republik Indonesia..masih terdaftar di wilayah NKRI..Jika masih terdaftar mohon diperhatikan...tapi jika tidak terdaftar lagi kemana kami mengadu."

Kekesalan Zamroni terhadap lonsornya jalan tidak pernah ada upaya  perbaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel, sejak setahun yang lalu  itu hingga menuliskan surat terbuka langsung ditujukan kepada Presiden RI tidak sendirian, kata Saidul, Indra, Kadet dan Hasan, penduduk dari wilayah Kecamatan Lubuk Keliat dan Kecamatan Muarakuang, Jum,at malam, 2 September 2016 di Muarakuang.

Tapi banyak penduduk desa-desa yang tinggal disepanjang Jalan Provinsi yang menghubungkan Jalan Trans Sumatera Lintas Tengah (Jalinteng)  Baturaja, ibukota Kabupaten Ogan Ulu (OKU) hingga ke ruas Jalan Trans Sumatera Lintas Timur (Jalintim) di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, termasuk pengemudi kendaraan roda empat dari Selatan tujuan Utara, juga kesal, kata Saidul, sejumlah penduduk.

Sebab ketika jalan itu mulai terjadi lonsor setahun yang lalu, berbagai media massa cetak dan internet local Palembang, termasuk sebuah media nasional terkemuka di Jakarta, menyoroti longsornya jalan sebagai urat nadi perekonomian masyarakat dikawasan itu.

Bahkan media nasional itu judul pemberitaannya cukup pedas, Alex Sibuk Asean Games, Rakyat Keluhkan Kerusakan Jalan”, termasuk ratusan mahasiswa yang berasal dari kawasan ini menggelar demo dihalaman Kantor Gubernur dan DPRD, kata Saidul dan Indra, tapi, sepertinya, pejabat Provinsi tutup mata dan tutup telinga.

Akibat tidak pedulinya pejabat Provinsi terhadap jalan yang menjadi kewenangannya itu, lonsoran yang tadinya hanya berkisat 2 meter dari 12 meter lebar jalan itu, kini hanya tersisa kisaran 2 meter lagi.

Sehingga kendaraan roda empat yang menjadi sarana transportasi penduduk dan utamanya hasil pertanian, seperti karet untuk dibawa ke Palembang, terpaksa menempuh perjalan jauh melalui kota Baturaja, kemudian memutar ke kota Prabumulih, selanjutnya menuju Palembang.

Padahal kalau longsornya jalan itu cepat diperbaiki, jarak tempuh ke Palembang dari Baturaja hanya membutuhkan waktu 2 – 3 jam, sedangkan melalui Baturaja – Prabumulih hingga tiba di Palembang memakan waktu antara 5 – 6 jam.

Akibat putusnya ruas jalan itu, harga karet yang adinya berkisaran Rp 6.000 per kilo, kini hanya dibeli oleh pedagang karet antara Rp 4.500 hingga Rp 5.000 per kilonya.

Saidul dan teman-temannya berharap Presiden turun tangan memerintahkan pejabat Provinsi Sumsel secapatnya memperbaiki jalan yang lonsor itu, termasuk ruas jalan yang masih berlumpur tanah merah, akibat tidak adanya pemeliharaan.

Menanggapi kondisi jalan yang dikeluhkan penduduk itu, Kepala Dinas PUBina Marga Kabupaten Ogan Ilir, Muhsin mengatakan, ia secepatnya akan berkoordinasi PU Bina Marga  Provinsi yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jalan Provinsi.

Jalan yang sudah tidak bisa dilalui kendaraan roda empat itu, tentu akan mengganggu roda perekomian penduduk diwilayah itu, karena jalan memegang peran penting, utamanya hasil pertanian, katanya

-SYAFARUDDIN

Ikuti tulisan menarik Syafaruddin lainnya di sini.