Porsi belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2016 (infografis April 2016) menempatkan perikanan tangkap sebagai pemilik anggaran terbesar hingga 26%, disusul sistem rantai dingin dan logistik serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan masing-masing 15%. Budidaya perikanan menyusul 12% selebihnya untuk pengelolaan ruang laut, riset, penguatan SDM serta penyuluhan. (foto: Nasruddin di depan Pabrik Es di Ukurlaran)
Meski kemudian menelan pil pahit pemangkasan anggaran, hal yang menarik dari paras atau porsi ini nampak perbedaan proporsi dibanding tahun sebelumnya. Di 2015, porsi alokasi KKP untuk aparatur mencapai 42% sementara tahun ini ‘hanya’ 20%. Ini berarti bahwa 80% diperuntukkan untuk para pihak (nelayan dan pembudidaya) berkaitan sumber daya kelautan dan perikanan ini.
Salah satu program unggulan KKP dua tahun terakhir adalah pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT). Dalam tahun 2015, terdapat lima lokasi yaitu, Simeulue, Natuna, Tahuna, Saumlaki dan Merauke sedangkan tahun 2016 diperluas menjadi 15 setelah ditambah Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak Numfor, Tual, Timika, Sarmi, Moa dan Rote Ndao.
Nah, dua tahun pelaksanaan program ini, publik mungkin ingin tahu apa saja yang dilakukan di dalamnya. Cerita berikut tak bermaksud mengurai secara keseluruhan tetapi ingin menunjukkan situasi dan tantangan agenda besar SKPT yang memang diharapkan oleh Jokowi-JK sebagai sumbu pembangunan di tepian negeri.
Mari simak refleksi pengalaman lapangan seorang manajer yang dimandat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengurusi pengembangan sentra usaha kelautan dan perikanan di Kota Saumlaki, Maluku Tenggara Barat (MTB) sejak dua tahun terakhir, seperti disebutkan di atas.
***
Matahari tegak di atas kepala. Suasana teramat terik. Angin tenggara sepoi melemah, bak kesiur, kala lelaki berbadan tegap ini membuka pintu gerbang Pangkalan Pendaratan Ikan Ukurlaran, tidak kurang 6 kilometer di barat Kota Saumlaki, (21/09)..
Dia melepas rantai yang mengait pagar, mengarahkan kami masuk ke kompleks PPI yang dibangun tahun 2005 atau 10 tahun lalu. Jauh sebelum mimpi Poros Maritim membubung ke langit Nusantara. Tidak ada aktivitas bongkar muat. Tidak ada nelayan yang sandar sebagaimana layaknya PPI. Yang nampak adalah dua orang pria paruh baya yang sedang memancing meski air sedang surut. Kedua pemancing ini mengarahkan mata pancingnya ke sela tiang-tiang dermaga.
Lelaki yang membuka gerbang tadi bernama Nasruddin, dia manajer lapangan yang ditempatkan oleh KKP untuk program pengembangan sentra usaha kelautan dan perikanan yang sejatinya merupakan program unggulan Kementerian yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti, yang fenomenal itu seperti disebutkan di paragraf pembuka.
Nas, begitu dia kerap dipanggil, bercerita bahwa potensi laut dan perikanan di MTB teramat besar. Ikan tuna, cakalang, kerapu, kakap hingga lobster. Destinasi pasar konvensional meliputi Kota Ambon, Makassar, Bali, hingga Surabaya, sesekali Jakarta.
“Kawasan MTB ini sudah lama menjadi incaran pengusaha perikanan dari kawasan Barat. Beberapa perusahaan perikanan top ada di sini. Salah satunya PT Pulo Mas itu. Wajar pula mengapa Saumlaki dimasukkan sebagai salah satu sentra usaha perikanan unggulan ke depannya,” kata sosok yang pernah menjadi fasilitator untuk program pengembangan pulau-pulau kecil terluar di MTB tahun 2014.
“Banyak kegiatan dan transaksi perikanan berada di luar PPI, beberapa yang saya tahu ini disebabkan oleh sumber izin operasi kapal perikanan dan ketiadaan aparat yang melakukan pengawasan dan pengecekan dokumen-dokumen. Tapi itu dulu, sekarang sudah dibenahi,” katanya sembari memandangi Kota Saumlaki dari tepian dermaga Ukurlaran.
Nas lalu menghubungkan ini dengan mimpi Susi Pudjiastuti. Menteri yang memberinya mandat mengurus pekerjaan ini. Menjadi fasilitator dalam menggerakkan roda bisnis di pulau-pulau terluar Indonesia, dimana Pulau Tanimbar yang memboyong Saumlaki sebagai salah satu lokasi dimaksud.
Apa tugas Nasruddin?
Nasruddin diharapkan dapat menjawab mimpi Susi untuk menggerakkan silinder usaha perikanan dengan cara yang praktis, seperti mengekspor ikan dari Biak atau Papua ke Palau di Pasifik, atau dari Maluku ke Cairns, Darwin, Brisbane-Australia. Atau dari Simeulue dan Mentawai ke Malaysia, Singapura, Penang, ke Phuket Thailand. Atau dari Nunukan ke Davao dan Hongkong yang menurut Susi lebih efisien ketimbang harus ke titik-titik distribusi seperti Jakarta atau Makassar. Kurang lebih begitu alasnya.
Posisi manajer lapangan sangat strategis karena menjadi simpul kunci dalam mengakselerasi agenda Pemerintah membangun sentra ini. Menurut Keputusan Menteri No. tentang Pedoman Umum PSKPT terdapat 4 hal substantif yang menjadi ruang lingkup fungsi manajer lapangan termasuk Nasruddin.
Yang pertama adalah melakukan validasi data SKPT dengan melakukan serangkaian observasi dan pengecekan data lapangan yang tersedia. Kedua, menyusun profil rencana bisnis SKPT dengan melihat potensi dan kegiatan usaha yang telah dan akan berlangsung menurut radar pantauan manajer lapangan.
Ketiga melakukan verifikasi atas usulan kegiatan atau program SKPT, maksudnya memberikan opini dan fasilitasi jika relevan dengan agenda SKPT. Yang keempat adalah memastikan kesiapsiagaan untuk ekspor produk perikanan dari masing-masing lokasi dengan memberdayakan sarana prasarana dan sumber daya manusia yang ada di domestik SKPT.
Maka begitulah. Sebelum bertolak dan menunaikan tugas ke Saumlaki pada bulan September 2015, lelaki jebolan Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin angkatan tahun 1996 ini mengaku siap dan telah memahami substansi tugasnya—bagaimana memfasiitasi para pihak untuk bersama mengembangkan potensi kelautan dan perikanan MTB melalui koordinasi dan pengalokasian sumberdaya, anggaran dan personalia.
“Saya bertanggung jawab memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan, isu dan fasilitasi adanya solusi bagi upaya pengembangan Saumlaki sebagai sentra usaha perikanan dan kelautan tetap tertangani,” katanya saat ditemui di sekretariat SKPT Saumlaki, (21/09). Mitra kerja Nasruddin di Saumlaki adalah unit kerja Pemerintah Daerah seperti SKPD dan Bappeda, unit kerja KKP seperti Balai Karantina, Pengawasan (SDKPD), penyuluh perikanan bantu hingga lintas SKPD dan swasta seperti Pertamina.
Selama ini, tugas-tugasnya meliputi fasilitasi ragam dimensi kegiatan perikanan tangkap, budidaya, penguatan SDM organisasi yang relevan dengan agenda SKPT hingga membenahi urusan-urusan vital dalam menggerakkan lini-lini usaha seperti Pusat Pendaratan Ikan Ukurlaran di barat Kota Saumlaki.
“Sebenarnya pekerjaan kami akan lebih mudah sebab ada Kelompok Kerja SKPT tahun 2016 yang dapat mengkoordinasikan serta mengkonsolidasi agenda kegiatan yang telah ditetapkan baik dalam agenda perencanaan tahunan maupun menangani dinamika domestik dalam pembangunan sentra ini,” katanya. Maka Nas, pria beranak tiga ini difasilitasi sebuah pusat kegiatan atau sekretariat serta kendaraan roda empat untuk memudahkan kerja-kerjanya, gaji dan biaya operasional selama bertugas di tingkat kabupaten.
***
Menurut Nas, jika mau melihat efektivitas usaha perikanan di pinggiran Indonesia maka apa yang terjadi di PPI Ukurlaran ini merupakan gambaran dimensi kebijakan, regulasi, program dan efektivitas kegiatan yang selama ini menjadi area kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“PPI ini merupakan simpul usaha perikanan yang sangat vital. Makanya selama bertugas sejak April, tugas saya adalah memastikan ketersediaan listrik dan air untuk PPI Ukurlaran dengan melakukan koordinasi ke unit terkait,” katanya saat mengantar penulis mengamati kondisi PPI.
Nas menegaskan bahwa sebelum KKP mengambil inisiatif melalui SKPT ini, pemanfaatan dan perdagangan hasil laut domestik dan ekspor belum sepenuhnya menerapkan standar dan prosedur layaknya negara yang mempunyai tatakelola. Semisal pada urusan karantina, pengecekan kesehatan ikan, kelayakan ukuran, perizinan kapal ikan dan lain sebagainya nyaris tanpa prosedur dan kontrol.
“Sejauh ini hasil fasillitasi yang telah berhasil adalah meyakinkan pihak PLN dan PDAM untuk memberikan dukungan ke Ukurlaran,” kata pria yang lahir dan besar di Kampung Kadolomoko, Pulau Buton 39 tahun silam. Menurutnya, jaringan listrik dan air sudah tersedia di PPI. Namun saat ini pipa air yang bocor sedang dalam perbaikan. Daya Listrik yang terpasang baru sebesar 16,5 KVA, atau sebesar 3,3% dari perkiraan kebutuhan sebesar 500 KVA.
”Untuk depot BBM atau kerap disebut solar packet dealer nelayan (SPDN) di Saumlaki belum ada. Sebenarnya sudah dianggarkan di tahun anggaran 2016 melalui Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) namun karena ada rasionalisasi anggaran jadi belum direalisasikan,” tambahnya.
“Kita harus realistis dalam menyusun rencana dan harapan untuk pengembangan. Meski telah ada PPI, namun sarana prasarana yang ada sebagian besar tak berfungsi,” tambahnya sembari menunjukkan pabrik es bantuan Kementerian Perindustrian tahun 2007 lalu. Pabrik es yang sudah lama mangkrak yang kalau diperbaiki biayanya menyamai dengan membeli dan membangun baru.
Di kompleks PPI itu, Nas, kita semua dan sesiapapun yang ingin membangun Negara kemudian menyadari bahwa upaya menjadikan PPI Ukurlaran sebagai salah satu sentra usaha perikanan membutuhkan kesungguhan dan kerjasama multipihak.
Selama ini intervensi Pemerintah terlihat sangat parsial karena keterbatasan anggaran, ada fasilitas yang dibangun tahun 2007, kemudian tahun berikutnya dibangun fasilitas lain, begitu seterusnya, saat berharap fungsional, bangunan awal sudah tak berfungsi. Inilah kondisi umum kelautan dan perikanan di Indonesia, beberapa PPI lainnya, yang diharapkan sebagai sebuah simpul usaha perikanan seperti sebuah lirik syair putus asa yang dilantunkan dari pesisir Nusantara. Lirih penuh gulana.
Oleh sebab itu, diperlukan terobosan dan perencanaan bisnis yang baru, progressif, rasional dan berbasis faktual. Masuknya investor merupakan hal penting namun ini tidak mudah sebab perlu pembacaan menyeluruh pada semua aspek, sosial, ekonomi hingga politik. Tak ada yang mudah di pesisir dan laut.
“Kalau PPI ini berjalan dan berfungsi baik, maka ikan-ikan ekonomi seperti tuna, cakalang hingga lobster yang menjadi keunggulan MTB akan bergerak dari sini,” sebut Nas.
Nas mengatakan bahwa sebenarnya adalah hal menarik, komitmen beberapa pihak sudah mulai menunjukkan kontribusinya, saat ini di Saumlaki sudah ada unit kerja karantina, demikian pula syahbandar kepelabuhanan perikanan sudah berkantor di PPI Ukurlaran, demikian pula pejabat di bawah kendali KKP yaitu SKPT.
***
Dua bulan lagi, Nasruddin akan menyudahi tugasnya. Dia mengatakan bahwa tidak mungkin mewujudkan mimpi-mimpi seperti 9 Agenda Nawacita itu dalam waktu dekat, katakanlah satu, dua bahkan tiga tahun. Butuh waktu relatif lama untuk menggerakkan ekonomi di pulau-pulau pinggiran sebab bukan hanya berkaitan dengan bangunan atau sarana prasarana yang harus difungsikan tetapi kesadaran bersama untuk membangun potensi daari kapasitas tersedia.
“Tidak mudah mewujudkan sentra usaha kelautan dan perikanan jika sarana-prasarana yang ada masih tetap seperti itu. Kita juga tak bisa menyalahkan nelayan-nelayan kita yang masih berlabuh sembarangan sebab meskipun digiring ke PPI Ukurlaran, sarana prasarana yang ada belum bisa memenuhi harapan mereka,” pungkasnya.
Nas menuturkan bahwa urusan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut atau kelautan dan perikanan tidak akan pernah mudah. Banyaknya pemain atau pihak-pihak baik langsung maupun tidak langsung membuat sektor ini membutuhkan pendekatan menyeluruh dan sungguh-sungguh.
Bagi penulis, apa yang terjadi di Saumlaki merupakan potret makro sekaligus tantangan pengelolaan sentra kelautan dan perikanan Indonesia, setidaknya jika melihat titik-titik strategis perikanan seperti PPI, Pelabuhan perikanan Nusantara hingga Pelabuhan Perikanan Samudera yang mati segan, hidup tak mau.
Berharap agar lokasi-lokasi ini menjadi simpul usaha perikanan tidak bisa diselesaikan dengan penyediaan kapal dan sarana prasarana semata. Ini berkaitan dengan penumbuhan tanggung jawab kolektif, pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota hingga kampung-kampung nelayan.
Jika demikian adanya, pertanyaannya, sudahkah kita melihat upaya mengarah ke sana? Jangan-jangan ini hanya ambisi KKP yang defisit sokongan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota?
Menutup obrolan kami, Nas mengatakan bahwa ke depan, kita harus pastikan untuk bekerjasama sama dan mengukur kapasitas tersedia, anggaran, kompetensi dalam pengelolaan perikanan hingga kemampuan menjajaki pasar ekspor dan menjaga relasi usaha. Apa yang diutarakan Nas ini juga berlaku untuk bidang lain seperti budidaya, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Masih banyak yang harus dibenahi, jalan masih panjang. Masih berliku menuju cita-cita berbungkus Nawa Cita itu.
Tebet, 02/10/2016
Ikuti tulisan menarik Kamaruddin Azis lainnya di sini.
