Membaca, melihat, dan mendengar berita tentang saling tolak pilihan tempat penyelenggaraan Kongres PSSI—Pemilihan Ketua Umum PSSI 2016-2020, ada rasa getir yang menyelinap: siapa sebenarnya pemilik PSSI? Klub sepakbola? Pemerintah? Atau individu-individu dan kelompok tertentu? Kalau saya juga bertanya, apakah yang punya rakyat, rasanya kok naif, sebab buktinya suara rakyat Indonesia kurang didengar oleh orang-orang yang mengurus sepak bola. Mereka asyik dan sibuk sendiri.
Bayangkan, tempat penyelenggaraan kongres saja bisa menimbulkan ketegangan. Mengapa? Saya tidak tahu, kecuali bahwa tempat kongres menentukan keberhasilan siasat-siasat yang hendak dijalankan. Sebagai rakyat yang menyukai sepakbola, saya boleh dong bertanya: “Ada apa ini? Apakah perbedaan pilihan tempat kongres mencerminkan perbedaan kepentingan yang lebih besar? Atau sekedar pertarungan gengsi?” Sportivitas mestinya bukan berhenti di lapangan hijau.
Pak Maulwi Saelan baru saja berpulang dan ia dikenal sebagai salah satu kiper terbaik yang pernah kita punya. Kita juga pernah punya Ramang. Di masa lalu kompetisi antar daerah selalu dinanti-nanti tanpa pernah kisruh dan membangkitkan sentimen kedaerahan yang berlebihan. Ada Persebaya, Persija, PSMS Medan, PSM Makasar, maupun Persipura—mereka berkompetisi tapi juga akur. Kita pernah punya pemain-pemain era 70an yang hebat, seperti Anjas Asmara, Iswadi Idris, Jakob Sihasale, Ronny Pattinasarany, maupun Simson Rumahpasal.
Di masa-masa selanjutnya, ketika olahraga sepakbola di sini mulai tumbuh menjadi bisnis, dunia sepakbola kita semakin bergairah karena klub-klub baru berdiri, pelatih dan pemain-pemain impor didatangkan, kompetisi berjalan teratur, sponsor-sponsor komersial mulai masuk, dan penonton selalu memenuhi stadion. Pelatih dan pemain sepakbola bisa memperoleh gaji yang besarnya mungkin tidak terbayangkan oleh Iswadi Idris ataupun Jakob Sihasale pada masanya.
Sayangnya, di saat yang sama mulai terlihat benih-benih perebutan pengaruh di antara kepentingan-kepentingan yang ingin mendominasi dunia sepakbola kita. Selama bertahun-tahun PSSI sebagai induk organisasi tidak pernah stabil sebab menjadi ajang perebutan. Apakah ini terkait dengan kue bisnis yang sangat besar? Masyarakat yang mencintai sepak bola tidak tahu persis, apa sesungguhnya inti persoalan yang memicu perselisihan? Terlebih lagi, turun tangannya pemerintah pun tidak kunjung menyelesaikan persoalan.
Kami, rakyat yang tidak ikut terjun mengelola klub dan mensponsorinya atau jadi pengurus PSSI ataupun bagian dari pemerintah, bertanya-tanya kapan pemerintah dan orang-orang dalam sepakbola akan sampai pada mufakat tentang bagaimana memajukan sepakbola tanah air? Kami, yang ingin sepakbola Indonesia maju kembali, bertanya-tanya bersediakah kalian yang bertikai untuk menekan ego dan berpikir jernih demi kemajuan sepakbola tanah air? Perdebatan mestinya tentang program, bukan sekedar tempat kongres.
Perbedaan pandangan mengenai tempat kongres mestinya bisa diselesaikan dengan mudah bila semangatnya adalah bersama-sama memajukan kembali dunia sepakbola tanah air. Sepanjang kepentingan kelompok yang dimajukan, perkara tempat penyelenggaraan kongres pun tidak akan bakal ada titik temu. Sungguh memalukan bahwa untuk hal seperti ini, jadwal penyelenggaraan kongres terpaksa diundur dan FIFA harus ikut campur memberi persetujuan.
Kalau kisruh begini terus karena kepentingan masing-masing, kapan kita bisa punya tim yang mampu mengulangi prestasi di Olimpiade 1956 di Melbourne ketika tim nasional membikin geger dengan bermain 0-0 melawan Rusia di semifinal—ketika Ramang bermain sebagai penyerang dan Maulwi sebagai kiper. Bayangkan, prestasi itu diraih 60 tahun yang lampau dan belum kunjung mampu diulangi.
Getir. Ngenes. Siapa sih yang punya PSSI? (Foto: KLB PSSI 2016, tempo.co) ***
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
