Free Trade, sebuah nama keren dari perdagangan bebas. Ya, sebuah cara berdagang antar negara yang sering didorong (kalau ga dipaksakan) untuk diterapkan di seluruh bumi ini, termasuk Indonesia.
Perdagangan bebas. Dari namanya jelas bahwa ini terakait dengan ekonomi. Ekspor impor antar negara adalah cakupannya. Jika anda beranggapan demikian maka anda salah besar.
Free trade ini jika diterapkan akan berdampak sangat luas. Obat-obatan yang sangat diperlukan bagi kesehatan umat manusia menjadi sangat mahal. Obat generik, mungkin tidak akan pernah ditemukan lagi di pasaran. Meskipun obat generik itu dibutuhkan bagi kalangan warga miskin. Penyebabnya perlindungan paten yang sangat kuat, bahkan represif, yang tidak memungkinkan pembuatan obat-obat generik.
Free Trade juga akan menyisakan duka bagi para petani. Petani-petani akan semakin kesulitan menanam karena binih-binih dimonopoli perusahaan binih. Jika petani berani menjadi pemulia binih dengan menyilangkan sendiri binihnya, akan berhadapan dengan hukum. Penjaralah tempatnya. Kriminalisasi petani akan semakin meningkat.
Free Trade juga menjadi mimpi buruk bagi kelestarian alam.Pemerintah yang mencoba-coba membuat aturan untuk kelestarian alam tapi berdampak pada kerugian investor sebagai pemilik modal akan menghadapi gugatan. Free Trade bisa jadi juga mimpi buruk bagi masyarakat adat di nusantara. Hutan dan lahan adat mereka akan lebih mudah jatuh ke tangan investor. Hak kelola masyarakat adat akan digilas dengan datangnya free trade ini. Penyebabnya sama, setiap payung hukum yang dibuat pemerintah untuk melindungi kelestarian alam dan hak-hak masyarakat adat terancam akan digugat bila itu merugikan investor pemilik modal.
Hal itu disebabkan hampir di setiap perjanjian perdagangan bebas atau FTA (Free Trade Agreement) selalu memasukkan aturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa antara Investor dan negara atau dikenal dengan Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Masuknya ISDS dalam hampir seluruh FTA akan membuka peluang Indonesia digugat oleh investor senilai triliunan dolar AS di lembaga arbitrase internasional akibat mengganti ataupun mengubah regulasi nasionalnya yang dianggap merugikan kepentingan investor asing.
Bagaimana nasib warga Indonesia di tengah serbuan FTA itu?
Pada 20-21 September 2016 lalu Indonesia telah melangsungkan putaran perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang pertama dengan Uni Eropa. Juga akan segera memulai perundingan CEPA dengan Australia dan New Zealand. Bahkan ASEAN RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) akhir tahun ini akan segera disepakati. Sebelumnya, pemerintahan Presiden Jokowi juga memberikan sinyal akan bergabung ke dalam Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP).
Artinya, Indonesia siap dong menghadapi FTA dong?
Persoalannya bukan siap atau tidak. Namun, sejauhmana FTA yang melibatkan Indonesia akan berdampak buruk bagi warganya? Tidak ada yang tahu jawabannya.
Lho kenapa bisa demikian?
Karena hampir semua isi FTA yang sedang dirundingkan pemerintah itu ditutup dari pantauan publik. Padahal, publik adalah pembayar pajak. Pemerintah digaji untuk melindungi kepentingan dan keselamatan publik, termasuk dari dampak buruk FTA. Namun, kenapa tiba-tiba perundingan FTA yang berpotensi mengancam kepentingan dan keselamatn publik justru ditutup-tutupi.
Menyedihkan nasib pembayar pajak di negeri ini. Namun itulah faktanya. Untuk itulah saya mencoba membuat petisi agar Presiden Jokowi membuka isi perundingan FTA yang libatkan Indonesia. Silahkan para pembaca untuk ikut menandatangani petisi itu. Petisi dapat dilihat dan ditandatangani di sini.
Ikuti tulisan menarik firdaus cahyadi lainnya di sini.
