Have an account? Register Now!

Forgot your password?

Forgot your username?

Home Ruangbaca  
Seni Budaya
indonesiana-akhlis
Akhlis Purnomo
Selasa 25 Oktober 2016 10:57 WIB
Dibaca (1186)
Komentar (0)

Runtuhnya Wibawa Pusat Bahasa

indonesiana-Gedung_pusat_bahasa.JPG

Beberapa bulan lalu, saya sempat bertemu dengan seorang teman yang mengajar bahasa Melayu di Brunei Darussalam. Hazmi, begitu namanya, dan saya bercakap-cakap banyak mengenai kegiatan kami di tanah air masing-masing. Ia sendiri bekerja sebagai seorang guru bahasa Melayu di sekolah dasar di sana. Kata Hazmi, mengajar di Brunei sungguh ringan sebab jumlah anak dalam satu kelas hanya belasan. Bayangkan jika harus mengajar di sekolah negeri di Indonesia yang jumlah satu kelasnya bisa puluhan. Karena itulah, proses belajar mengajarnya menjadi lebih nyaman dan intensif. Perkembangan setiap murid dipantau dengan lebih lekat. 
 
Dalam satu kesempatan, kami juga sempat bercakap soal kondisi kebahasaan di tempat asal kami. Menurutnya, Indonesia sangat beruntung karena meskipun ukuran bangsanya sangat besar dibandingkan Brunei yang cuma populasinya setara dengan warga sekecamatan di Jakarta ini, Indonesia memiliki sebuah lembaga yang khusus mengurusi bahasa Indonesia. “Di Brunei, tidak ada lembaga semacam itu. Kami hanya mengacu pada Malaysia,” tuturnya.
 
Setelah saya teliti lagi, sebetulnya Brunei juga memiliki lembaga Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei yang bernaung di bawah Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (Kementerian Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga). Tugas lembaga tersebut membina dan mengembangkan bahasa dan sastra, penelitian dan dokumentasi kebudayaan (termasuk penerbitan buku dan perpustakaan). Namun, tidak disebutkan dalam deskripsi resminya bahwa mereka juga menetapkan kebijakan berbahasa rakyat Brunei. Hal inilah yang sangat mungkin dimaksud oleh teman saya.
 
Padahal bahasa Melayu di Brunei sebetulnya memiliki kekhasannya sendiri dibandingkan dengan bahasa Melayu di Malaysia. Bahasa Melayu di Brunei dan Malaysia mungkin sekilas mirip satu sama lain bagi telinga orang luar bahkan bagi mereka yang serumpun seperti saya yang dari Indonesia. Tapi menurut Hazmi lagi, ada sejumlah kata-kata yang khas yang hanya dijumpai di Brunei tapi tidak di Malaysia. Dalam hal dialek dan logat, bahasa Melayu di Brunei memang sangat dekat dengan bahasa Melayu yang digunakan oleh penutur di negara bagian Sabah dan sekitarnya. 
 

Hazmi memuji Indonesia yang ia anggap sudah memiliki kemandirian dalam mengatur bidang bahasanya. Patut dipahami pentingnya bahasa karena bahasa merupakan salah satu bagian dari identitas sebuah bangsa, sebagaimana sudah ditetapkan dan disepakati bersama dalam pertemuan Sumpah Pemuda yang kita akan peringati beberapa hari lagi. Karena kebijakan bahasa di Brunei menginduk pada Malaysia, seolah negara itu kurang memiliki jatidirinya sendiri. Mungkin begitu yang dirasakan oleh teman baru saya itu.

 
Sayangnya, Hazmi tidak tahu bahwa lembaga yang ia kagumi itu ternyata juga sedang menghadapi rongrongan terhadap kewibawaannya karena ulahnya sendiri. Lembaga tersebut kini makin tidak dihormati karena dianggap kurang dapat menunjukkan konsistensi dalam langkah-langkah kebijakannya mengatur laku berbahasa manusia Indonesia. Hal ini diutarakan oleh penyusun tesaurus bahasa Indonesia Eko Endarmoko yang secara terus terang mengkritik sikap Pusat Bahasa yang labil.
 
“Pusat Bahasa mencla-mencle. Saya beri contoh, kata 'capek' kalau di kamus ditulis ‘capai’. Lalu ’sundel’ ditulis ’sundal’,” terang Eko mengenai inkonsistensi lembaga negara tersebut. “Entah itu baku, atau pura-pura baku, saya tidak tahu,” tambahnya setengah bercanda. 
 
Jika Anda tidak tahu apa itu Pusat Bahasa yang dirujuk Eko, saya jelaskan sekilas tentang lembaga itu di sini. Pusat Bahasa yang kini dinamai ulang menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu bertugas sebagai pelaksana pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra. Usia lembaga tersebut sudah hampir setua republik ini, karena lembaga Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek yang menjadi cikal bakalnya sudah dibentuk pada tahun 1947. Saat itu instansi dikepalai seorang akademisi Belanda bernama Prof. Dr. Gerrit Jan Held. Nama lembaga diubah menjadi Balai Bahasa di tahun 1948. Balai Bahasa bernaung di bawah pemerintah RI (dalam hal ini Jawatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan).
 
Satu hal yang saya tidak bisa pahami ialah seringnya lembaga ini berubah nama sepanjang sejarahnya. Apa urgensinya? Dari awal pendirian, nama Balai Bahasa itu lalu diubah menjadi Lembaga Bahasa dan Budaya (1952), lalu berubah lagi Lembaga Bahasa Nasional (1969) dan berubah lagi menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1975) yang kerap disingkat menjadi Pusat Bahasa. Seakan belum cukup, Keppres tahun 2000 mengubah namanya lagi menjadi Pusat Bahasa. Ini mungkin salah satu tabiat buruk bangsa ini: memuliakan label sampai lupa isi. Nama saja berganti-ganti tapi perbaikan bukanlah jaminan. Seolah bangsa ini sangat cepat bosan dengan nama-nama dan suka bereksperimen yang tiada guna. Apalah arti sebuah nama, cetus pujangga Inggris Shakespeare. Tapi kalau nama terus berganti dengan alasan suka-suka saja, buat apa juga?
 
Inkonsistensi Pusat Bahasa itulah yang menjadi penyebab media-media besar semacam Tempo yang memiliki otoritas dalam dunia pers dan bahasa juga memiliki sikap resisten pada aturan-aturan kebahasaan Pusat Bahasa. Tapi begitulah dinamika dunia bahasa di mana saja; selalu ada yang sok berkuasa lalu muncul 'pemberontak-pemberontak' yang tidak tahan dikekang karena berbagai alasan. Salah satu alasan itu ialah kegagalan si 'penguasa' menunjukkan teladan.




Berikan Nilai
TOTAL NILAI :

Disclaimer

Semua posting di blog ini merupakan pendapat pribadi dan tanggung jawab masing-masing penulis sepenuhnya. Isi posting tidak selalu sejalan dengan sikap dan kebijakan kelompok usaha PT Tempo Inti Media Tbk.