Kepada Yth
Bapak. Jokowi - Presiden Republik Indonesia
di Jakarta
Dengan Hormat,
Mungkin kami terlihat naif ketika menyesal dan mengutuk TINDAKAN REPRESI yang hari ini masih digunakan oleh PEMERINTAH DAERAH NAGEKEO dalam upaya pelaksanaan pembangunan. Bukankah kita telah bersepakat, di bawah kepemimpinan Bapak demokrasi di negara ini bersifat INKLUSI? Semua kompenen masyarakat harus didengarkan dan dihormati pendapatnya ketika hendak menjalakan pembangunan. Hak-hak asasi manusia harus menjadi nilai dan prespektif semua pihak dalam pengambilan keputusan.
REVOLUSI MENTAL yang pak Presiden yakini sebagai jalan baru itu ternyata tidak menjadi kesadaran bersama saat ini. PEMERINTAH DAERAH NAGEKEO, masih menyemangati REPRESI sebagai jalan yang paling bermartabat dalam Melindungi, Menghormati dan Memenuhi hak-hak setiap kelompok masyarakat yang berbeda pendapat. Padahal, menurut Bapak : “REVOLUSI TIDAK SELALU BERARTI PERANG MELAWAN PENJAJAH. REVOLUSI MERUPAKAN REFLEKSI TAJAM BAHWA KARAKTER BANGSA HARUS DIKEMBALIKAN PADA ASLINYA”. REVOLUSI MENTAL? ADALAH “MENCIPTAKAN PARADIGMA, BUDAYA POLITIK, DAN PENDEKATAN NATION BUILDING BARU YANG LEBIH MANUSIAWI, SESUAI DENGAN BUDAYA NUSANTARA, BERSAHAJA, DAN BERKESINAMBUNGAN”.
Bapak Jokowi Presiden Republik Indonesia yth...!
Hari ini (3 Nopember 2016) sudah hampir 2 minggu lebih di Lapangan depan halaman Desa Rendu Butowe kecamatan Aesesa Selatan hadir pasukan pengaman dari Kepolisian Resort Ngada berjumlah satu regu atau lebih. Mereka membuat kema pengaman dan setiap minggu melakukan pergantian pasukan. Mereka juga mendapat dukungan dari Anggota Kepolsian Sektor Aesesa dan Satuan Polisi Pamong Peraja (POL PP) Kabupaten Nagekeo serta tiap hari secara sporadis mendapatkan kunjungan dari satuan TNI AD yang bertugas di Situ.
Mengapa ini terjadi, ternyata pihak keamanan yang kami maksudkan di atas adalah, satuan tugas yang diminta oleh PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO untuk melakukan pengawalan terhadap proses survai Rencana Pembangunan WADUK LAMBO yang akan menggenangi sebagian Wilayah adat Desa Rendu Butowe, Desa Ulupulu dan Desa Labolewa seluas 491 Ha. Terhadap rencana ini sebagian besar masyarakat adat dari ke 3 Desa tersebut menolaknya. ( Apa alasannya penolaknnya akan kami sampaikan pada bagian tersendiri).
Bapak Jokowi Presiden Republik Indonesia yth...!
Mengapa kami menyapaikan ini, karena kami yakin bapak tidak pernah tau secara persis bahwa Pemerintahan Lokal kerap kali atas nama pembangunan apalagi Pembangunan yang berkaitan dengan program Pemerintah Pusat melakukan REPRESI kepada masyarakat setempat apabila berpendapat berbeda. Padahal semua tindakan ini persis berlawanan dengan Nawacita dan revolusi mental yang Bapak dorong selama ini.
Bapak Jokowi Presiden Republik Indonesia yth...!
Oleh karena keadaan ini, kami ingin menyampaikan beberapa anjuran kepada Bapak Presiden agar :
1. Meningkatkan pengetahuan para aparat birokrat sipil maupun militer di tingkat daerah agar sungguh menguasai konsep bernegara.Rakyat harus ditempatkan sebagai subyek Demokrasi Inklusi dan Pemerintah Daerah berperan sebagai pelayan publik yang menjamin keselamatannya.
2. Menghentikan semua mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang bersifat Top Down, menempatkan masyarakat sebagai obyek bahkan hama sehingga harus mengerahkan satuan (Polisi, Pol PP dan Militer) pengamanan untuk menekan dan mengancam mereka baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana pembangunan Waduk Lambo, agar pemerintah pusat tidak hanya senang dan merasa berhasil karena lokasi tersedia pembangunan dapat dijalankan tapi semuanya itu diperoleh dari hasil pemaksaan dan represi yang luar biasa terhadap masyarakat setempat.
4. Segera memerintahkan masing-masing satuan (Polisi dan Militer) untuk menarik pasukannya dari Desa Rendu Butowe.. karena dari hasil evaluasi kami banyak masyarakat yang mengalami tekanan dan ketakutan luar biasa.
Demikian surat ini kami sampaikan kepada Bapak Jokowi, presiden Republik Indonesia melalui jasa jaringan Media Sosial ini. Kami yakin Pak. presiden pasti bersimpati, karena untuk Kasus Pungli sebesar Rp.10.000 bapak turun tangan apalagi masalah sebesar yang kami alami ini.
Hormat Saya
Anton Yohanis Bala.
Ikuti tulisan menarik Ende Pancasila lainnya di sini.
