Pelaksanaan 2 tahun Nawacita pemerintahan Jokowi-JK dimana salah satu misinya membangun Indonesia dari pinggiran, kini perlu dievaluasi. Perlu kejelasan perkembangan, status dan capaian program. Evaluasi menjadi penting sebab dalam rentang waktu tersebut, terdapat hambatan dan peluang yang perlu direspon melalui adjustment skenario dan strategi implementasi pembangunan.
***
Salah satu perkembangan terkini terkait pembangunan kelautan dan perikanan adalah lahirnya Inpres No 7/2016 tentang Percepatan Industrialisasi Perikanan. Inpres ini merupakan salah satu upaya akselerasi pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan melalui implementasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu berbasis pulau-pulau kecil terluar/perbatasan.
Pulau-pulau terluar memiliki potensi perikanan yang selama ini belum dikelola baik. Pada sisi lain, pulau-pulau kecil terluar memiliki keterbatasan berupa kapasitas pengelolaan, kelembagaan ekonomi mansyarakat dan infrastruktur dasar.
Walaupun pemerintah telah berupaya untuk membangun daerah pinggiran seperti pulau kecil terluar, beberapa hal yang belum mendapat sentuhan pembangunan adalah sarana komunikasi dimana 8 dari 31 pulau terluar sampai saat ini belum mendapatkan akses telekomunikasi. Di samping itu, sentuhan pembangunan desa belum dirasakan sebab alokasi dana desa belum dimanfaatkan secara utuh untuk menunjang kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, elektrifikasi yang tersedia belum memungkinkan untuk mendukung berkembangnya kegiatan ekonomi produktif perikanan seperti pabrik es dan cold storage. Kelembagaan eknomomi desa masih lemah dimana dari 40 desa dampingan di 15 kabupaten lokasi program 2016, belum ada satupun yang memiliki BUMDEs atau Koperasi. Pemerintahan Jokowi-JK perlu memberikan perhatian dan intervensi kebijakan yang lebih kuat untuk mengoptimalkan pembangunan pulau-pulau kecil terluar.
***
Berdasarkan hal tersebut, Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia bekerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan Lokakarya Nasional bertema: “Memperluas Jangkauan Program Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar”.
Lokakarya bertujuan sebagai wadah stakeholder dan pemangku kepentingan untuk pertukaran informasi dan gagasan tentang tantangan, peluang dan strategi pembangunan pulau-pulau kecil terluar dan sebagai forum untuk menyusun dan merumuskan agenda dan program pembangunan Pulau-pulau kecil terluar berpenduduk agar semua pihak (pemerintah, swasta dan masayarakat sipil) dapat memberikan kontribusi secara signifikan bagi pencapaian target pembangunan nasional.
Lokakarya akan berlangsung pada tanggal 22-23 November 2016 di hotel Grand Mercure Ancol. Beberapa pembicara yang sedia hadir adalah Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Drs Hadi Prabowo, Bupati Kabupaten Nunukan Asmin Laura Hafid, Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Dr. Suprayoga Hadi, Direktur Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan Ir. Rido Batubara dan Ibu Erna Witolear sebagai pemerhati pembangunan sosial.
Moh Abdi Suhufan Koordinator Nasional DFW-Indonesia akan memoderatori para panelis. Tidak kurang 100 orang peserta diharapkan dari mewakili unsur Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki pulau kecil terluar, private sector, BUMN, donor, perguruan tinggi dan NGO.
Momen ini sangat penting sebab dalam kurun waktu 3 tahun ini (2014-2016), DFW-Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah bekerjasama melakukan pendampingan masyarakat dalam mengelola sarana dan prasarana dasar di pulau-pulau kecil terluar seperti air bersih PLTS dan usaha ekonomi produktif.
Program tersebut telah berhasil mengantarkan menguatnya kapasitas masyarakat desa di pulau terluar dalam pengelolaan infrastruktur pedesaan, berkembangnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan tersusunnya perencanaan desa yang berbasis pulau dengan mengedepankan pengelolaan potensi kelautan dan perikanan. Ini merupakan salah satu bentuk atau model praktik cerdas kolaborasi multipihak dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.
Mengingat keterbatasan pemerintah, maka di masa yang akan datang, pengembangan ekonomi pulau kecil terluar memerlukan dukungan BUMN dan sektor swasta. Skema investasi bisnis ataupun kegiatan filantropi perusahaan terutama untuk mendukung aspek pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan. Pemerintah juga perlu mengkonsolidasikan menu pembangunan yang sifatnya lintas sektor agar jangkauan program pembangunan di pulau kecil terluar dapat lebih merata.
DFW Indonesia, 21/11.
Ikuti tulisan menarik Kamaruddin Azis lainnya di sini.
